Siapkan 2.597 Prajurit untuk Amankan Pilkada 2024, Danrem 042/Gapu Beberkan Potensi Kerawanan Pilkada

JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Rachmad mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi "Mantap Praja 2024" untuk pengamanan Pilkada 2024 di Jambi.

Rakor ini digelar di Hotel BW Luxury Thehok Kota Jambi, hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024.

Rakor lintas sektoral ini diikuti juga oleh Gubernur Jambi Al Haris, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono, Kabinda, Ketua Pengadilan tinggi serta Ketua DPRD Provinsi Jambi.

Kemudian, Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Jambi, Kepala BMKG, Kepala BPBD, Kepala Basarnas, Dandenpom II/2 Jambi serta para OPD Lingkup Provinsi Jambi.

BACA JUGA:Ini 4 Aspek Utama Pengamanan Pilkada 2024 Versi Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono

BACA JUGA:Kukuhkan Organisasi Profesi Analis Hukum, Menkumham: Kembalikan Wibawa Hukum di Tengah Masyarakat

Danrem 042/Gapu mengutarakan bahwa tahapan Pilkada 2024 di Provinsi Jambi saat ini sudah berjalan  sesuai yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jambi dan jajarannya dalam situasi aman dan lancar.

Menurutnya, kerawanan Pilkada yang berpotensi timbul pada tahun 2024 ini seperti adanya aksi unjuk rasa, bentrok antar pendukung, pengrusakan fasilitas umum, serta masalah-masalah lainnya.

Potensi kerawanan Pilkada karena dipicu berbagai hal, seperti terlambatnya pengiriman kotak suara, daftar pemilih yang tidak sesuai, isu-isu SARA, bencana alam dan lainnya.

"Dihadapkan dengan potensi kerawanan Pilkada serentak di Provinsi Jambi tersebut, Korem 042/Gapu dan jajarannya telah menyiapkan 2.597 personel, berikut perlengkapannya untuk mengamankan Pilkada Serentak tahun ini," ungkapnya.

BACA JUGA:Hingga Juli 2024, Kasus DBD di Tanjab Timur Meningkat Drastis

BACA JUGA:Telkomsel Gelar Media Gathering Nasional 2024, Apresiasi dan Kolaborasi Bersama 245 Jurnalis di Indonesia

Danrem 042/Gapu menegaskan, "Korem 042/Gapu dan jajarannya siap mendukung pelaksanaan Pilkada di wilayah Provinsi Jambi dan memastikan netralitas seluruh prajurit TNI dan ASN di Provinsi  Jambi dan Korem 042/Gapu pada Pilkada Tahun 2024." 

"Apabila ada prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melanggar ketentuan, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD," tegas Brigjen TNI Rachmad di depan peserta rapat.

Sumber: