Perlu Mahkamah Etik, untuk Atasi Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara

"Kuncinya cuma satu yaitu mencari kembali titik moral dan etika yang kemudian dipandu oleh konstitusi dan regulasi positif," jelas Andi .

Selain itu, menurut Andi, masyarakat perlu memahami transisi generasi politik dari era pendiri bangsa yang memiliki kesadaran kuat akan nasionalisme.

BACA JUGA:HP iPhone 14 hingga iPhone 14 Pro Max di iBox Turun Harga, Cek Disini Selengkapnya

BACA JUGA:Harga Terbaru iPhone 15 hingga iPhone 15 Pro Max di iBox Spesial Agustus 2024

Sementara faktanya, jauh berbeda denga napa yang terjadi saat ini. 

Meksi begitu, Andi menilai generasi muda saat ini mulai mendesak agar kembali ke etika dan moral meskipun tidak mengalami era reformasi 1998 lalu. 

Hal sama dikatakan Ikrar Nusa Bhakti. Menurutnya etika dalam politik dan hukum saat ini mengalami degradasi yang sangat besar.

Dirinya menunjukkan rencana perubahan Rancagan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkan adanya kepentingan politik. 

BACA JUGA:KUR Mandiri 2024: Cek Pinjaman Rp 10 Juta hingga Rp 25 Juta, Bunga 6 Persen Pertahun

BACA JUGA:Pinjaman KUR BRI 2024 Rp 60 Juta Cicilan Rp 1 Jutaan Perbulan, Cek Pinjaman Lainnya Disini

“Indonesia adalah hukum yang harus memperhatikan nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dalam proses pembuatan regulasi dan produk hukumnya,” tegasnya.

Di tempat yang sama pakar Hak Asasi Manusia dan Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Hafid Abbas-pun menyebut laporan Bank Dunia menyebutkan terjadi banyak penurunan dalam indeks korupsi dan demokrasi di Indonesia.

Hal ini akan menjadi ancaman serius terhadap eksistensi negara dan bangsa. 

“Penegakan etika adalah sesuatu yang mutlak, etika yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila adalah sebagai penyelamat dari hancurnya masa depan kita (Indonesia)” tegasnya.

BACA JUGA:Intip Rahasia di Balik Durabilitas Galaxy Z Flip6!

Sumber: