Bupati Muaro Jambi Hadiri Rapat Virtual Bersama KPK, Bahas Strategi Pencegahan Korupsi Daerah

MUARO JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, didampingi Wakil Bupati Junaidi H. Mahir serta Sekretaris Daerah Budhi Hartono, mengikuti pertemuan virtual yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 5 Maret 2025.

Peluncuran IPKD MCP 2025 untuk Perkuat Transparansi Pemerintah Daerah

Rapat daring ini membahas peluncuran Indikator Pencegahan Korupsi Daerah melalui Monitoring Center for Prevention (IPKD MCP) tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang kerja Bupati Muaro Jambi dan diikuti oleh sejumlah pejabat daerah.

Beberapa tokoh yang turut hadir dalam forum tersebut meliputi Asisten III Abdul Hamid, Kepala Inspektorat Herlina, serta Kepala BPKAD, Alias, yang mewakili jajaran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

IPKD MCP menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pengawasan di tingkat daerah guna mencegah potensi tindak korupsi.

Evaluasi dan Peningkatan Pengawasan oleh KPK

Sebagai bagian dari program ini, KPK telah melakukan pembaruan terhadap indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah guna memastikan setiap daerah menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan efisien.

Melalui program ini, pemerintah daerah didorong untuk menerapkan standar transparansi yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas kebijakan, serta menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.

KPK juga akan melakukan penilaian menyeluruh terhadap efektivitas pengendalian risiko korupsi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan dituangkan dalam Standar Kualitas atau Quality Assurance (QA) sebagai tolok ukur dalam menilai tingkat keberhasilan upaya pencegahan korupsi.

Bupati Muaro Jambi Tegaskan Komitmen Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Bupati Bambang Bayu Suseno menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini dan berkomitmen untuk menjalankan setiap rekomendasi yang diberikan oleh KPK demi memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi.

- Transparansi yang Lebih Baik: Meningkatkan keterbukaan informasi agar masyarakat dapat memahami setiap kebijakan dengan jelas.

- Peningkatan Akuntabilitas: Memastikan bahwa seluruh keputusan yang diambil memiliki pertanggungjawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Menjunjung Tinggi Integritas: Mengupayakan agar setiap program dan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran serta bebas dari penyimpangan.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan terus menjalin kerja sama dengan KPK dan berbagai pihak terkait untuk memperkuat sistem pemerintahan yang bersih, profesional, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.

Sumber: