Sukses Realisasikan Keuangan Daerah, Pemkot Jambi Raih APBD AWARD Dari Kemendagri

Di mana sektor industri pengolahan dan manufaktur masih menjadi lapangan usaha yang berkontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan 18,67 persen dari total perekonomian Indonesia. 

"Oleh karena itu hidupkan swastanya. Kemudian izin usaha betul dilaksanakan, buat Mal Pelayanan Publiknya agar lebih mudah," ujar dia. 

Selanjutnya, Tito Karnavian juga meminta daerah agar belanja daerah dilakukan dengan efektif dan efisien. 

Sebab terang dia, jika pendapatan banyak melebihi belanja, maka banyak program yang bisa dijalankan untuk kegiatan masyarakat, maka ekonomi nya bisa bangkit. 

"Kalau ini bisa terjadi, di setiap daerah bergerak, pertumbuhan ekonominya juga bergerak. Target Presiden pertumbuhan ekonomi sangat bisa, asal daerah bergerak," ungkapnya. 

Tito Karnavian melanjutkan, dalam mengelola keungan, baik itu negara, daerah, semua tingkatan itu sama. Prinsip dasarnya adalah bagaimana mengelola keungan rumah tangga. 

Jelas dia, prinsip dasarnya yakni pendapatan harus lebih besar dari pengeluaran. Artinya pendapatan yang didapat kalau lebih besar dari belanjanya, maka akan punya surplus, dan punya simpanan untuk membeli rumah baru, kendaraan dan lain-lain. 

Namun dia mengingatkan yang tidak boleh adalah belanja lebih besar dari pendapatan, itu namanya ngutang atau defisit. Kalau defisit maka nutupnya akan berhutang lagi. "Pendapatan harus lebih besar dari belanja, ini penting sekali," ucapnya. 

Mendagri juga menuturkan strategi peningkatan pendapatan asli daerah, di antaranya memberikan ruang kemudahan berusaha dan investasi swasta dengan menghidupkan swasta.

Kemudian mempermudah izin swasta melalui regulasi yang diterbitkan oleh Pemda, serta pemberdayaan dan peningkatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). "Terakhir situasi politik dan keamanan harus terjamin," tutupnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Fathoni juga menyampaikan rencana Mendagri untuk mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar daerah yang mendapatkan penghargaan dalam pengelolaan APBD dapat diberikan insentif.

"Penghargaan ini selain diberikan berupa piala dan piagam, juga disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk menjadi pertimbangan dalam pemberian insentif," singkatnya.

Dikesempatan yang sama, Rakornas yang  bertajuk “Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Teknolgi Informasi”. Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan acara itu penting dan strategis guna menyosialisasikan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan memperbarui infromasi terkini. 

"Selain itu, kegiatan ini juga sebagai wadah silaturahmi, koordinasi, pertukaran informasi, dan best practice dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Maurits. 

Maurits menyebut, kategori penerima APBD Award Tahun 2024 meliputi, pertama kategori realisasi belanja tertinggi yang diperuntukan bagi penerima yang terdiri dari 10 provinsi, 5 kabupaten dan 5 kota. Kedua, Kategori realisasi pendapatan tertinggi yang diperuntukan bagi penerima yang terdiri dari 10 provinsi, 5 kabupaten dan 5 kota. 

Sumber: