Pemuda Demokrat Indonesia, Sebut IKN Ubah Orientasi dari Jawa Sentris jadi Indonesia Sentris, Ini Ka

Pemuda Demokrat Indonesia, Sebut IKN Ubah Orientasi dari Jawa Sentris jadi Indonesia Sentris, Ini Ka

JAMBI- INDEPENDENT.CO.ID - Dalam pertemuan Organisasi kepemudaan Pemuda Demokrat Indonesia di Jakarta, pada Jumat 22 April lalu, KSP Moeldoko mengatakan terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur disebut sebagai wujud nyata dan bentuk konkret dalam berdemokrasi. 

Pemuda Demokrat Indonesia merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) kepemudaan yang didirikan pada 1947. 

Organisasi yang sebelumnya bernama Pemuda Marhaen itu turut andil dalam pembentukan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Kata Moeldoko, manifestasi demokrasi salah satunya adalah keadilan sosial bagi masyarakat. Menurutnya, pindahnya IKN dari Jakarta ke Nusantara berorientasi kepada Indonesia sentris. Yakni, yang bertujuan pemerataan pembangunan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. 

Baca Juga: Cegah Kepadatan, PolriTetapkan Jadwal Ganjil Genap di Jalan Tol Mulai 28 April Hingga 9 Mei 2022

Baca Juga: Presiden Wow

"IKN ini mengubah orientasi dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, ini sebuah konsep keadilan yang luar biasa yang dibawa Bapak Presiden Jokowi," kata Moeldoko.

IKN Nusantara diharapkan bisa memberikan keseimbangan yang bisa menjadi solusi permasalahan bangsa. 

"Menjadi solusi maksudnya IKN akan menyelesaikan berbagai persoalan masa lalu dan IKN sekaligus juga menjawab tantangan masa depan, seperti tantangan ketahanan air dan ketahanan energi," jelasnya.

Moeldoko juga memastikan jika pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan terus berlanjut. 

Baca Juga: Ayok Coba Lima Ide Jualan Online yang Menguntungkan Ini

Baca Juga: Ini Dia Harga Ioniq 5 di Indonesia Mulai dari Rp 700 Jutaan

Hal ini, menyusul adanya enam peraturan turunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang berbentuk dua peraturan pemerintah (PP) dan empat peraturan presiden (perpres).

"Rencananya minggu depan akan diumumkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian PPN," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: