Akan Ada Aksi Jilid III

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, SAROLANGUN, JAMBI - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sarolangun, kembali mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sarolangun. Guna mempertanyakan anggaran Sekretariat Dewan (Sekwan), yang tidak wajar.

Ketua Umum HMI, Debi Kurniawan mengatakan, hasil audiensi dengan DPRD Sarolangun tidak memuaskan. Pasalnya belum ada kesepakatan, agar anggaran tersebut tidak di sahkan.

"Apa yang kita sampaikan ketika audiensi tadi, belum adanya titik terang. DPRD juga tidak berani menandatangani berita acara atas tuntutan HMI," katanya, Kamis (18/11).

DPRD mengakui belum mengetahui soal anggaran tersebut. Debi menyebutkan, hal itu sangat tidak masuk akal. Jika memang tidak tahu, kenapa meraka tidak berani untuk menandatangani berita acara dari tuntutan HMI.

"Tadi mereka bilang data kami data bodong, artinya mereka tidak perlu takut untuk menandatanganinya. Sehingga DPRD beralibi agar tidak menandatangani tuntutan kami," ucapnya

Lanjut Debi, belum ada kesepakatan dalam audiensi. Dirinya mengakui, bahwa akan ada aksi jilid III. Untuk mengawal betul jalannya proses pengesahan APBD tahun 2022.

"Tadi juga saya sampaikan dengan ketua DPRD dan anggotanya, bahwa kami adakan aksi jilid III pada tanggal 23 November mendatang. Bertepatan dengan kedatangan KPK RI ke Sarolangun," ungkapnya

Sementara itu, Ketua DPRD Tontawi Jauhari mengatakan, belum bisa menandatangani pernyataan sikap HMI terkait anggaran Sekwan yang dipersoalkan.

Menurutnya, untuk menandatangani itu, terlebih dahulu harus mengetahui, bahwa data yang diterima oleh HMI merupakan data yang valid.

"Saat ini kita belum bisa tanda tangan, sebab kita belum mengetahui asal data tersebut," kata Tontawi Jauhari.

Selain itu, Tontawi mengakui, bahwa hal wajar jika adanya pergeseran anggaran yang tidak begitu besar. Sementara, kata dia, jumlah dana Rp 46 miliar tersebut bukan hanya gaji dan tunjangan. Namun, ada banyak kebutuhan yang harus terpenuhi.

"Di situkan mencakup semua, gaji ASN, tunjangan, listrik, ATK dan lainya. bukan hanya SPPD anggota dewan saja," sebutnya.

Soal kewajaran dana, Tontawi meminta agar disebutkan nominal kewajaran anggaran yang harus diterima DPRD.

"Angka kewajarannya berapa, kita tidak tahu wajarnya berapa. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, saya pikir hampir sama tidak peningkatan yang begitu mencolok," tandasnya. (bam/enn).

Sumber: