Rp 46 Miliar untuk DPRD Sarolangun

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, SAROLANGUN, JAMBI - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Sarolangun, geruduk kantor DPRD Sarolangun. Pasalnya Rp 46 miliar anggaran tahun 2022, diakomodir untuk kepentingan DPRD. Nilai ini dinilai sangat fantasitis, di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang terpuruk di tengah pandemi.

Ketua Umum HMI cabang Sarolangun, Debi Kurniawan dalam orasinya, meminta DPRD Sarolangun untuk tidak mengesahkan APBD tahun 2022. Ia menilai adanya indikasi pembodohan terhadap masyarakat sarolangun. 

"Terlebih dahulu kita minta jangan sampai DPRD mengesahkan APBD tahun 2022, karena masih banyak hal yang lebih penting dari itu. Situasi pandemi seperti sekarang, bagaimana kita meningkatkan ekonomi masyarakat," kata Debi, Senin (15/11)

Lebih lanjut, Debi menuturkan, berdasarkan data yang telah diterima, bahwa DPRD Sarolangun mengakomodir APBD tahun 2022 sebesar Rp 46 M lebih, dengan jumlah anggota 35 orang. Sementara kabupaten tetangga, Merangin, hanya Rp 36 M dengan jumlah anggotanya 35 orang.

"Ada apa di DPRD Sarolangun, di tengah pandemi ekonomi rakyat sedang morat marit. Namun DPRD malah senang-senang dengan uang rakyat," ucapnya.

Ia menyebutkan, di dalam rincian anggaran tersebut, salah satunya adanya penganggaran pembuatan kolam ikan. Hal itu sangat tidak masuk akal, DPRD menganggarkan sesuatu program yang tidak perlu.

"Terus dengan renovasi rumah dinas, sebetulnya itu tidak begitu penting. Nanti minta dengan DPRD untuk membahas persoalan anggaran tersebut, karena masih banyak hal yang harus diprioritaskan," sebutnya.

Aksi mahasiswa ini, tidak disambut DPRD Sarolangun. Dia mengatakan, pihak DPRD tidak mengindahkan aspirasi masyarakat, khususnya HMI. 

"Dengan tidak diindahkannya aksi kami ini, maka kami akan lakukan aksi jilid dua. Kami berasumsi bahwa DPRD ada indikasi manifulatif terhadap APBD tahun 2022," ucapnya.

Saat ingin masuk ke ruang Paripurna, puluhan kader HMI dihalangi. Lantaran Ketua DPRD beserta anggotanya tidak ada di kantor, sedang melakukan Bimtek ke luar kota.

"Alasannya Humasnya bilang Bimtek, namun tidak bisa menunjukan bukti kongrit bahwa mereka memang Bimtek. Ini lucu sebenarnya, Humas tidak tahu kalau DPRD Bimtek, padahal jelas tupoksinya sebagai Humas," tuturnya

Dengan alasan DPRD sedang Bimtek, Kasubbag Humas DPRD Marhamah menyampaikan, bahwa 35 orang DPRD sedang tidak ada di kantor.

"Saat ini DPRD 35 orang sedang pergi Bimtek, jadi kami tidak dapat menjawab terkait dengan tuntutan mereka," ucap Marhamah saat diminta keterangan oleh pedemo.

Saat ditanya 35 orang DPRD Sarolangun pergi bimtek ke daerah mana, Marhamah tidak dapat memberikan jawaban yang pasti.

Sumber: