Buat Pos Pemantau Truk Batu Bara

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, KOTA JAMBI, JAMBI – Pemprov Jambi mulai serius mengatasi polemik truk batu bara di Jambi. Dua alternatif untuk jalur batu bara, agar menghindari korban jiwa kembali digarap. Selain itu, memasang pos pemantauan dan jalur khusus sementara juga telah dibuat.

Pos pemantauan tersebut ada di jalur dua Pijoan, Kabupaten Muarojambi tepatnya di dekat SMA TT Pijoan. Sekda Provinsi Jambi Sudirman, telah mengintruksikan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi untuk menegakkan tenda posko pemantauan truk batu bara.

“Hari ini (red, kemarin) harusnya sudah terealisasi, karena saya minta agar sudah didirikan pos, apakah menegakkan tenda atau seperti apa di sana. Yang jelas sudah kita tegakkan,” kata dia, Selasa (9/11).

Nantinya yang melakukan pemantauan di posko tersebut merupakan personel Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Penentuan posko pemantauan tersebut telah dilakukan kajian, jika pos pemantauan tersebut di Mendalo, bertepat di depan Universitas Jambi, malah akan menimbulkan kemacetan.

“Jadi, Polda dan Dishub merekomendasikan untuk titik Pos Pantau didirikan di Pijoan, itu bisa memonitor angkutan batu bara bagi yang berisi maupun kosong,” sebutnya.

Alternatif kedua, menetapkan jalur khusus batu bara sementara, yakni di jalan lintas Bulian ke Bajubang Kabupaten Batanghari menuju Tempino, Kabupaten Muarojambi. Untuk teknisnya, apakah nanti yang bermuatan harus menempuh Bajubang ke Tempino atau hanya yang kosong.

“Karena kita ada dua alternatif dengan jalur khusus ini, supaya menghindari kepadatan yang terjadi saat ini,” tambahnya. Sudirman menyebutkan, untuk jalan khusus truk batu bara memang masih dalam kondisi rusak, jadi akan diperbaiki lebih dulu. Untuk itu, Dinas PUPR Provinsi Jambi akan melakukan perbaikan lebih dulu, ataupun nanti akan dikerjakan oleh pihak swasta.

Terkait hal ini, bakal ada rapat lanjutan bersama Gubernur Jambi Al Haris. Masih ada satu polemik yang belum terselesaikan, yakni jam operasional yang selalu dilanggar, ini akan diawasi dari posko yang ada di Pijoan.

Terkait hal itu, Pemprov Jambi akan melakukan evalusasi kembali pada jam operasional apakah bisa dilakukan pada pukul 21.00 hingga pukul 05.00. ini setelah adanya rekomendasi dari mahasiswa HMI yang melakukan unjuk rasa di depan DPRD Provinsi Jambi pada Senin (8/11).

Kata Sudirman, pihaknya meminta oleh Dinas Perhubungan mengkaji hal itu, seperti kajian yang dilakukan dalam menentukan jam operasional batu bara pada 18.00 hingga 06.00.

“Ketika itu ditekan menjadi pukul 21.00 - 05.00, potensi penumpukan angkutan batubara akan semakin padat. Justru ini malah membahayakan, makanya kita akan kaji lagi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sudirman telah melakukan rapat bersama dan tertutup bersama instansi terkait terkait polemik jalan angkutan batubara bersama unsur-unsur yang berkolerasi dengan batubara. (slt/rib)

Sumber: