Gini Ratio dalam Oligarki Ekonomi Politik Kaum Borjuis

Undang - Undang Cipta Kerja bagai Monster oligarki, wajah kekuasaan pemerintah saat ini yang mencengkram dan menguasai berbagai sendi kehidupan masyarakat, seperti energi, pertanian, kebebasan berpendapat, hingga kehidupan masyarakat adat.

Satu tahun pasca-UU Ciptaker disahkan, beberapa konflik lahan yang melibatkan masyarakat melawan perusahaan telah muncul ke permukaan. Sejumlah konflik lahan antara warga dengan masyarakat. Misalnya, kasus gugatan tiga perusahaan sawit dengan Bupati Sorong, Papua; tambang emas di Pulau Sangihe; perebutan lahan yang berbuntut bentrok antara warga dengan aparat, di Wadas, Jawa Tengah.

Sejumlah konflik tersebut merupakan dampak dari pengesahan UU Ciptaker yang telah memberikan peran ganda kepada para elite politik; sebagai pejabat publik sekaligus pebisnis.

Hari ini, Omnibus law telah merubah total wajah Indonesia melalui satu ketukan pengesahan yang menyederhanakan 80 undang-undang dalam 1.244 pasal. Wajah negeri investasi yang dicita-citakan oleh Oligarki akan terwujud melalui aturan ini. 

Ironis memang saat kepentingan investasi menjadi sebuah urgensi bagi pemerintah, mengalahkan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, perwujudan kesejahteraan buruh, masyarakat marjinal, miskin kota, petani dan nelayan. Saat ini, kita sekali lagi melihat bagaimana oligarki politik menumbuhkan dengan cepat kaum borjuis, memperlebar kemiskinan di Indonesia.****Pengamat****

Sumber: