DPRD Tebo akan Panggil PMD dan Ketua Apdesi  

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, MUARATEBO, JAMBI - Setelah menimbulkan perbincangan hangat di masyarakat, Bupati Tebo Sukandar, meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tebo dan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI), segera mengklarifikasi soal studi banding yang berubah dari perencanaan.

Sukandar mengaku, sebelum berangkat dia juga mendapatkan laporan bahwa persiapan studi banding telah matang. Ia mengakui, ada nota dinas masuk ke mejanya, soal siap menaati Protokol Kesehatan di daerah yang hendak di tuju.

"Pernah ada menghadap dan melaporkan segala persiapannya sudah oke," katanya

Sukandar sempat menegaskan, yang terpenting selama kabupaten yang dituju, bersedia menerima dan tidak menyalahi aturan. Kemudian mempertanyakan urgensi dan untung dari studi banding yang direncanakan ke Lombok tersebut. 

"Tapi laporan terakhir, sudah jadi keputusan Apdesi pusat dan kabupaten sebagai pesertanya," jelasnya.

Terkait batalnya sejumlah agenda studi banding, dan pelaksanaannya berubah ke Jakarta dan Bandung, Sukandar meminta agar pihak yang terlibat memberikan penjelasan. Kemudian terhadap para Kades, segera menyampaikan laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

Selain itu, untuk mencegah penyebaran mata rantai Covid-19, sepulangnya dari studi banding diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri (Isoman), dirumah masing-masing.

"Saya minta pulang dari studi banding nanti mereka melakukan PCR," tegas Sukandar. 

Menanggapi hal itu, Ketua LSM Repelita Tebo, Ikbal mengatakan, pihaknya meminta Ispektorat dan Kajari Tebo, untuk melakukan pemeriksaan terkait anggaran yang telah digunakan. 

"Perlu dipertanyakan kegunaan anggaran tersebut. Saya harap pihak yang berwenang seperti Kajari dan Inspektorat, memeriksa LPJ seluruh desa yang mengikuti kegiatan tersebut dengan jeli," tegasnya.

Ketua Komisi I DPRD Tebo, Karno menyebutkan, pihaknya memanggil Ketua Apdesi dan Kepala PMD Tebo untuk mengklarifikasi kegiatan yang membuat heboh masyarakat. 

"Kemarin kita sudah panggil PMD, namun pihak PMD berkilah itu kegiatan Apdesi yang berkordinasi dengan Apdesi Pusat. Minggu depan akan kita jadwalkan pemanggilan," katanya. 

Lanjut Karno, pihaknya tidak mempermasalahkan kegiatan studi banding atau Bimtek. Namun harus ditekankan, jika kegiatan juga bisa di wilayah Sumatera. 

"Kegiatan tersebut tidak jadi masalah, tetapi kegiatan seperti itu juga bisa kita lakukan di wilayah Sumatera. Sehingga output dari kegiatan itu, bisa kita terapkan di masing-masing desa," pungkasnya. 

Sumber: