Kebijakan Pro Kepala Daerah Petinggi Partai Di Jakarta

Namun, kadangkala situasi ini juga terbentuk dari perilaku dan konflik yang terjadi di sesama partai sendiri. Secara hitungan kasar, sulit diterima akal sehat, partai yang memiliki puluhan anggota DPRD baik Provinsi dan Kabupaten masih belum memiliki kantor sendiri. Sehingga, kondisi ini yang dimanfaatkan kepala daerah sebagai janji politik ketika mau menjadi Ketua Partai, dengan janji akan membangun kantor partai nan megah. Janji ini menarik, karena faktanya kader internal tak memiliki komitmen untuk mengusahakan sendiri pembangunan kantornya. Ini hanya sebuah contoh, masih banyak contoh lainnya yang tak mampu dilakukan kader internal terhadap partainya. 

Terakhir, melihat partai sebagai salah satu instrumen demokrasi, partai politik semestinya sudah memulai mendemokratiskan internalnya jika tidak diingin ditinggalkan oleh masyarakat serta memiliki cita-cita memperbaiki demokrasi Indonesia. Karena jangan sampai demokrasi di partai hanya dinilai dari sebuah gedung kantor. Salam. ******

Sumber: