Bupati Kerinci Taati Teguran Kemendagri, Jarkomdat Dinas Dukcapil Kerinci diaktifkan Kembali

Jakarta –  Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang digunakan untuk pelayanan pada Dinas Dukcapil Kerinci sudah diaktifkan kembali oleh Ditjen Dukcapil pada Senin 21 Maret 2022. Langkah ini diambil setelah Bupati Kerinci  memenuhi dan melakukan tindakan sesuai surat teguran kedua yang disampaikan Jumat 18 Maret 2022.

"Benar,  hari ini Jaringan Komunikasi Data dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang digunakan untuk pelayanan sudah diaktifkan kembali. Bupati Kerinci telah mengembalikan Pak Nafritman ke dalam jabatan Kepala Dinas Dukcapil Kerinci dan membatalkan pergantian pejabat yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan," jelas Zudan saat dimintai keterangan pada Senin 21 Maret 2022.

Untuk diketahui, Adi Rozal selaku Bupati Kerinci sebelumnya telah melawan keputusan Kemendagri dengan mencopot jabatan Kadis Dukcapil Kerinci tanpa izin. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian juga telah mengingatkan kepada Kepala Daerah untuk mematuhi peraturan perundangan-undangan.

“Saya sampaikan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk mentaati peraturan perundang-undangan. Akan ada resiko kalau melanggar," tegas Mendagri, Tito Karnavian.

Baca Juga: 3 Bujang Buntu Terekam Kamera CCTV Mencuri Meteran PDAM di Telanaipura

Baca Juga: Prihatin Minyak Goreng Langka, BEM UI: Pak Jokowi, Rakyatmu Terbunuh!

Dalam kasus ini, Kemendagri secara khusus Ditjen Dukcapil telah meminta untuk mengembalikan Sdr. Nafritman ke posisi semula sebagai Kadis Dukcapil melalui surat peringatan pertama Nomor 821.22/3881/Dukcapil Tanggal 21 Februari 2022, namun diabaikan. Bupati Kerinci mengabaikan UU Adminduk, dengan menunjuk Noviar Zein Kadis Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggantikan Nafritman sebagai Kadis Dukcapil. Padahal kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat adalah kewenangan dari Menteri Dalam Negeri sesuai Pasal 83A UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh  memberikan sanksi dari kasus tersebut dengan memutuskan Jaringan Komunikasi Data dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang digunakan untuk pelayanan di Disdukcapil Kerinci pada Senin, 21 Febeuari 2022.

Menindaklanjuti kasus ini, Kepala BKPSDM Kabupaten Kerinci, Kepala Bidang Dukcapil Provinsi Jambi dan Staf Fungsional Direktur Urusan Wilayah Jambi menemui Direktur Bina Aparatur Dukcapil, Andi Kriarmoni, Jumat 18 Maret 2022. Pada kesempatan tersebut Andi memberikan kembali surat peringatan kedua kepada Bupati Kerinci, surat peringatan nomor 821.22/5766/Dukcapil tanggal 18 Maret 2022 yang isinya menegaskan kembali kepada Bupati Kerinci untuk segera membatalkan proses pergantian pejabat Kadis Dukcapil beberapa waktu lalu, selanjutnya meminta untuk mengembalikan Nafritman kedalam jabatan semula sebagai Kadis Dukcapil Kerinci sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.22-384 Tahun 2019, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, dan memperingatkan Bupati Kerinci agar mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 60 Tahun 2021, dalam melakukan pergantian pejabat Dinas Dukcapil.

Baca Juga: Cek, Harga Emas 24 Karat di Pegadaian 22 Maret 2022: Cetakan Antam Turun, UBS Naik

Baca Juga: Minyak Goreng Mahal, Mahasiswa Turun ke Jalan, Ini Tuntutan Mereka

Selain itu, Andi menambahkan dalam surat teguran kedua tersebut telah diberikan peringatan keras dari Menteri Dalam Negeri bahwa tindakan Bupati Kerinci yang bertindak diluar kewenangannya dengan mengangkat dan memberhentikan pejabat Kadis Dukcapil, merupakan pelanggaran berat dengan sanksi pemberhentian tetap sesuai amanat Pasal 80 dan Pasal 81 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini juga sejalan dengan Sanksi pemberhentian pada Pasal 78 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 ketika kepala daerah melanggar sumpah/janji jabatan untuk menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. (*)

Sumber: