Ke Kalsel, Menko Airlangga Minta Penanganan Covid-19 Harus Besinergi

JAKARTA - Pemerintah terus berupaya dengan keras untuk dapat menangani dan mengendalikan pandemi Covid-19 serta sekaligus mengantisipasi dan menanggulangi dampak yang terjadi. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya dengan menerapkan PPKM guna menekan laju penularan Covid-19 sejak awal Juli yang lalu.

Penerapan PPKM di setiap daerah selalu dilakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaannya, karena meski mulai terjadi penurunan kasus aktif di beberapa daerah, namun masih terdapat daerah yang mengalami peningkatan kasus.

Salah satu daerah di luar Jawa Bali yang kasus aktifnya cukup tinggi adalah Kalimantan Selatan, dengan Tingkat Keterisian RS (BOR) juga tertinggi ketiga secara nasional (60%), Tingkat Kematian (CFR) 3,1% sedikit di atas nasional, testing yang masih rendah dengan positivity-rate yang tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) pada Jumat (20/08) meninjau secara langsung Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang saat ini 6 dari 13 Kabupaten/ Kota di wilayahnya harus menerapkan PPKM Level 4.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan berbagai program dan upaya dalam pengendalian Covid-19 dapat dilaksanakan di lapangan. Juga mengecek pelaksanaan koordinasi, sinergi dan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di dalam melaksanakan berbagai program, mulai percepatan Vaksinasi, penyediaan fasilitas Isolasi Terpusat, ketersediaan Obat dan Oksigen dan juga mengecek PPKM Mikro di desa-desa yang menjadi percontohan dalam penerapan protokol Kesehatan dan pelaksanaan isolasi secara terpusat.

Pada kesempatan itu, Menko Airlangga meninjau secara langsung pelaksanaan vaksinasi di Gelanggang Olahraga (GOR) Hasanuddin yang berlokasi di Kota Banjarmasin sekaligus menyerahkan bantuan berupa paket sembako bagi warga yang melakukan vaksinasi. Penyelenggaraan vaksinasi yang ditargetkan 1.000 dosis vaksin Covid-19 per hari tersebut merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antara Polda Kalsel dan Pemda Kalsel.

“Jadi kami ke sini untuk melihat secara langsung situasi pandemi dan penanganan Covid-19 di Kalimantan Selatan. Karena Kalsel adalah salah satu yang tertinggi (kasus aktif) dan paling banyak kabupaten/ Kota PPKM Level 4 di Kalimantan. Dari peninjauan hari ini, kita melihat sendiri tingginya antusiasme masyarakat mengikuti vaksinasi ini, sehingga perlu dijaga ketersediaan suplai Vaksin. Pemerintah akan mendapatkan Vaksin selama bulan Agustus ini sebanyak 72 juta dosis, dan harapannya untuk Kalimantan Selatan ini akan segera ditambahkan,” ujar Menko Airlangga.

Selanjutnya Menko Airlangga melakukan peninjauan langsung ke Perumahan Citra Garden City, yang bertempat di Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Di perumahan ini terdapat 289 jiwa yang terdiri dari 133 Kepala Keluarga (KK), di mana beberapa waktu lalu 46 warganya terkena Covid-19 dan menjalani isolasi mandiri (isoman) yang dilaksanakan secara terpusat, dan saat ini tinggal 4 orang yang melakukan isolasi.

Keberhasilan pengendalian laju kasus Covid-19 ini, tidak lepas dari adanya penyediaan sebuah rumah yang khusus dijadikan sebagai tempat isolasi (fasilitas isolasi terpusat) bagi warga yang terkena Covid-19, sehingga penyebaran kasus aktif dapat ditekan dan perawatan dapat dilakukan secara lebih memadai.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga didampingi oleh Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito. Selain itu juga dilakukan penyerahan bantuan kepada Walikota Banjarbaru, H. M. Aditya Mufti Ariffin berupa masker, vitamin dan obat-obatan, serta bantuan berupa masker dan sabun untuk cuci tangan kepada Lurah Sungai Ulin.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Pimpinan Komisi IX DPR RI yang membidangi Kesehatan, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA, Kepala BKKBN, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan beberapa Anggota DPR RI dan pejabat dari Kemenko Perekonomian.(*)

Sumber: