"Desa yang berada dalam kawasan sangat dirugikan karena hak masyarakat untuk mendapat sertifikat tanah mereka tidak bisa, padahal mereka telah tinggal puluhan tahun sebelum penetapan HP ditetapkan," jelasnya.
"Kita tidak tahu persis kenapa pusat memasuklan beberapa desa dalam HP, padahal mereka sudah terlebih dahulu tinggal disana sebelum penetapan HP ditetapkan," pungkasnya. (sap/zen)