JAKARTA - Menko Airlangga Hartarto menuturkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia cenderung baik dibandingkan negara-negara berkembang lainnya,dengan tingkat kerentanan (vulnerability) relatif rendah. Hal ini ditunjukkan oleh tata kelola yang baik, utang yang terjaga, dan cadangan devisa yang cukup tinggi.
“Pemerintah sudah melakukan tiga hal, kebijakan fiskal oleh Kemenkeu, kebijakan moneter oleh Bank Indonesia, dan reformasi struktural. Ini adalah tiga hal yang diapresiasi berbagai lembaga di dunia, dan ini akan menyokong pertumbuhan ekonomi di 2022 juga,” ungkap Menko Airlangga.
Presidensi G20 Indonesia yang telah dimulai 1 Desember 2021 merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk membuat pemulihan ekonomi yang lebih cepat, bersama-sama dengan pemulihan seluruh negara di dunia, dengan menunjukkan kepemimpinan Indonesia guna menjawab berbagai tantangan internasional.
Tentunya kepentingan nasional juga menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, yaitu mewujudkan pemulihan ekonomi yang inklusif, berdaya tahan, dan berkesinambungan.
Dalam rangkaian Presidensi G20 Indonesia telah diselenggarakan Pertemuan Pertama Sherpa Track G20 pada 6-8 Desember 2021 di Jakarta, dilanjutkan dengan Pertemuan Pertama Tingkat Deputi Keuangan dan Bank Sentral (Finance Track) pada 9-10 Desember 2021 di Bali.
“Working lunch yang dihadiri sekitar 100 pengusaha ini menjadi pertemuan ketiga. Semoga dalam pertemuan hari ini ada hasil yang lebih konkret. Ke depannya, perlu ada prototipe kalau kita bisa menghasilkan vaksin merah putih, bisa tidak kita menjadi donatur ke negara-negara lain, sehingga kita bisa membuat aksi. Lalu, kita juga sedang menjalankan program dalam mengatasi kemiskinan dan inklusi keuangan yang nantinya akan bisa ditransfer programnya kepada negara lain,” papar Menko Airlangga.
Sejalan dengan kondisi saat ini, Presidensi G20 Indonesia yang mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama”, dan mengusung 3 Topik Utama yaitu Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Ekonomi berbasis Digital, dan Transisi Energi.
Ketiga topik utama tersebut akan menjadi area kerja sama, yang berpotensi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang pro rakyat, lebih konkret, dan dapat diterapkan.
“Untuk mencapai hasil konkret, terutama menyangkut ketiga topik utama tersebut, kita memerlukan Rencana Aksi bersama seluruh stakeholders terkait, terutama dari kalangan dunia usaha. Khususnya dari KADIN dan seluruh Asosiasi Usaha dan peran aktifnya dalam B20,” tutur Menko Airlangga.
Melalui tiga topik utama Presidensi G20 Indonesia, diharapkan KTT G20 tahun depan dapat mengeluarkan rekomendasi berupa G20 Comprehensive Action Plan for Recovery and Business Partnership sebagai salah satu deliverables.
“Yang terpenting manfaat pelaksanaan G20 ini diharapkan bisa dirasakan masyarakat luas. Dari kalangan dunia usaha dalam B20 diharapkan juga bisa membuat berbagai kegiatan yang menarik bagi masyarakat,” tutup Menko Airlangga. (*)