JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, KOTA JAMBI, JAMBI – Sebagaimana diketahui, masalah status pertanahan dan kependukukan menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan ekstrim di Kota Jambi. Sehingga diperlukan peran kompleks bagi pemerintah sendiri untuk mengentaskan hal itu.
Wakil Wali Kota Jambi, Maulana meminta agar Dukcapil Kota Jambi menciptakan berbagai inovasi mengatasi masalah kependudukan di Kota Jambi. Sebab menurutnya, data kependudukan ini sangat dinamis, mudah berubah-ubah kapan pun.
“Tentu inovasi ini harus yang mudah, gratis dan cepat. Saya tegaskan (Dukcapil, red) berikan pelayanan terbaik ke masyarakat sesuai hal itu. Pemkot Jambi juga hadir di tengah-tengah masyarakat untuk adminitrasi kependudukan,” sebutnya.
Kata Maulana, dengan adanya inovasi-inovasi yang dilakukan, selain dapat memperbaiki data kependudukan yang ada, juga menjadi penguatan ekomoni bagi warga yang akan atau berhak menerima bantuan.
“Sehingga ini tepat sasaran nantinya. Bisa jadi, kelompok miskin ekstrim, data kependudukan tidak lengkap jadi tidak bisa mendapatkan bantuan,” jelasnya.
Dijelaskan Maulana, semua telah berbasis satu data, Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini pun coba diterapkan di Kota Jambi. Meski pihak terkait telah memberikan kemudahan dengan inovasinya, dia sangat berharap, warga mengurus administrasi kependudukan tidak hanya saat diperlukan.
“Kita minta jangan mendadak-mendadak. Tapi jauh-jauh hari,” tukasnya. Sementara itu, Kadis Dukcapil Kota Jambi, Nirwan mengatakan, inovasi telah dilakukan pihaknya sejak lama. Seperti menjemput bola data kependudukan. Di mana pihaknya, mendatangi suatu kawasan, untuk mendata atau memperbaiki adminitrasi kependudukan warga Kota Jambi.
“Ada yang permintaan dari kelurahan ataupun pihak lain. Kalau pun tidak ada, kita akan buka gerai di spot-spot tertentu. 1 bulan sekali. Antusias warga sejauh ini cukup tinggi, kita juga dibantu Pemprov Jambi. Memang kendalanya ada gangguan jaringan,” kata dia.
Adapun adminitrasi kependudukan yang dilayani pihaknya, dengan mendatangi lokasi tertentu, seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK), akte kematian, akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), dan lainnya. “Ini akan terus kita lakukan,” jelasnya.
Perlu diketahui, saat ini ada 24 ribu jiwa atau 4,17 persen yang masuk dalam kategori miskin ekstrem di Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi, Maulana mengatakan, total di Kota Jambi ada 8,27 persen atau sekitar 50 ribu jiwa yang masuk kategori miskin. Pihaknya pun selalu berupaya untuk mengentaskan hal ini, dengan berbagai inovasi maupun program yang tersebar di berbagai OPD lingkungan Pemkot Jambi.
“Dari 24 ribu jiwa tadi, ada 19 ribu yang masuk untuk mendapatkan bantuan. Sisa 6 ribu lagi, itu dibantu pak Menteri dan pihak lain,” kata dia. Kata Maulana, yang juga Ketua Tim Penanggulanan Kemiskinan (TPK) Kota Jambi, bahwa secara menyeluruh banyak faktor yang melatar belakangi permasalahan kemiskinan di Kota Jambi.
“Mulai dari status tanah, status kependudukan dan lain halnya. Kita juga berusaha memperbaiki ini, agar bisa kita usulkan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” sebutnya. (zen/rib)