JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Gubernur Jambi Al Haris, terkait pengaturan jam operasional angkutan batu bara, dinilai masih lemah.
Pasalnya, sejak SE tersebut diterbitkan, masih ada angkutan batu bara yang beroperasi di luar jam yang telah ditentukan.
Pengamat Jambi, Nasroel Yasir mengatakan, pemerintah tak boleh tinggal diam dengan persoalan ini. Kata dia, Pemprov Jambi, khususnya, harus bergerak cepat dan melaksanakan SE tersebut.
“Nyatanya sekarang masih ada angkutan batu bara yang melanggar Surat Edaran Gubernur Jambi,” kata dia. Dia melanjutkan, Pemprov Jambi jangan hanya mengeluarkan SE tersebut hanya untuk dilanggar. Tanpa ada pengawasan.
BACA JUGA:Menkominfo Pastikan Transformasi Digital Tak Terganggu Meski Alokasi di APBN 2023 Lebih Kecil
BACA JUGA:Sembunyi di Muarojambi, 2 Pelaku Pembunuhan Diringkus Tim Gabungan
“Jangan main-main dengan aturan kalau tak bisa menjalankan. Kasihan masyarakat yang selalu dibenturkan dengan batu bara. Sementara pemerintah seolah lepas tangan,” tambahnya.
Kata dia, menjalankan SE tersebut tidak boleh hitung-hitungan. Nasroel Yasir meminta agar menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemprov Jambi, sehingga SE Gubernur Jambi tetap dijalankan dengan baik.
“Jangan alasan tidak ada anggaran, kemudian SE Gubernur Jambi tak dijalankan. Ini sangat disayangkan. Sampai-sampai masyarakat turun langsung di Sridadi beberapa waktu lalu. Pemerintah seharusnya malu dengan kejadian itu,” jelasnya.
Dia juga menegaskan kepada Pemprov Jambi agar mempercepat pembangunan jalan khsusus batu bara di Jambi. Kata dia, jika perlu Pemprov Jambi pinjam uang dari pihak swasta atau daerah lainnya untuk membuat jalan khusus.
BACA JUGA:Survei CNN: Airlangga Jadi Tokoh Pemerintahan Paling Dipilih Jika Pemilu Digelar Hari Ini
BACA JUGA:Usai Ketemu Ganjar, Luhut Tunda Kenaikan Harga Tiket Candi Borobudur, Alasannya ...
“Jangan yang selalu digadang-gadang jalan sungai untuk batu bara, nyatanya sampai sekarang belum ada realisasinya. Kalau sanggup bilang sanggup, kalau tidak bilang tidak. Kasihan masyarakat,” tandasnya. (slt)