SAROLANGUN, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Terkait wacana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sarolangun, akui akan mengalami kesulitan.
Satu dari sekian OPD yang akan terdampak dengan aturan tersebut yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sarolangun.
Pasalnya saat ini sebagian besar tenaga guru SD dan SMP masih dibantu tenaga guru honorer. Dari total 2.324 tenaga honorer Pemda Sarolangun, 7 persen di antaranya merupakan tenaga guru. Memang cukup besar dari dinas atau instansi lainnya.
Kepala Disdikbud Sarolangun, Helmi menuturkan, dengan adanya regulasi penerbitan pengurangan tenaga honorer, kondisi tersebut secara tidak langsung akan berdampak pada dunia pendidikan.
BACA JUGA:Tengku Ardiansyah Minta Dibebaskan, Pengacara: Kenapa Hanya Satu Orang Tersangka?
BACA JUGA:Kisah Durhaka, Anak Bunuh Ibu Kandung di Bangka Tengah, Cuma Karena Uang
"Sebagian besar tenaga honorer itu berasal dari komunitas guru, dan jika itu benar dihapuskan maka akan sangat berdampak pada dunia pendidikan terutama wilayah terpencil," katanya.
"Karena di wilayah terpencil untuk tenaga guru ASN itu sangat sedikit bahkan sangat kurang. Tenaga honorer tadilah sebagai pelengkapnya. Kalau dihapus bagaimana pembelajaran di sana," imbuhnya.
Ia menyebutkan, dua-tiga tahun ini banyak sekali para guru yang memasuki masa pensiun. Dan itu juga menambah persoalan pengajar di sekolah-sekolah.
"Dampaknya sangat besar dengan adanya penghapusan ini. Kita berharap ada solusi lah sebelum aturan atau kebijakan ini diberlakukan," sebutnya. (bam/zen)