Pj Bupati Sarolangun Paparkan Capaian 3 Bulan Pertama Masa Jabatan ke Kemendagri

SAROLANGUN, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Pj Bupati Sarolangun, Bahri, memaparkan evaluasi kinerja triwulan I tahun 2024 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI pada Rabu, 8 Januari 2025.

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Utama, lantai 8 Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta, dan dihadiri oleh Tim Evaluator Inspektorat Kemendagri.

Dalam laporannya, Pj Bupati Sarolangun menyampaikan capaian selama tiga bulan pertama masa jabatan Bahri sebagai Pj Bupati Sarolangun, terhitung sejak 22 September 2024. 

Bahri didampingi oleh Pj Sekda Sarolangun, Dedy Hendry, Asisten I Sarolangun Arief Ampera, Asisten III Sarolangun Hazrian, Kepala Inspektorat Sarolangun Henriman, serta para kepala OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun.

BACA JUGA:Wujudkan Kota Kuala Tungkal Bebas Genangan, Bupati Anwar Sadat Pantau Pembersihan Drainase

BACA JUGA:Pleno Penetapan Paslon Terpilih Berjalan Lancar, Pemkab Tanjung Jabung Barat Apresiasi Seluruh Tahapan Pemilih

Pada kesempatan itu,  Bahri menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah, termasuk DPRD Sarolangun, Forkopimda, dan masyarakat.

"Mari kita pertahankan dan tingkatkan kinerja ini untuk menjadikan Kabupaten Sarolangun lebih maju, baik, dan sejahtera," ujarnya. 

Bahri menjelaskan berbagai program dan pencapaian utama yang telah dilakukan selama triwulan pertama.

Di antaranya pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 untuk menjamin kelancaran dan keamanan proses demokrasi di Sarolangun, pengendalian inflasi daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta penanganan stunting melalui program terintegrasi lintas sektor.

BACA JUGA:Awali Tahun 2025, PLN UID S2JB Jalin Kolaborasi Bersama BPBD Sumsel Perkuat Kesiapsiagaan Darurat Bencana

BACA JUGA:Kecanduan Judi Online, Dua Kakak Beradik Nekat Bongkar Rumah di Kabupaten Bungo

Selain itu, upaya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan untuk meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Peningkatan pelayanan publik, penanganan kemiskinan ekstrem, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam juga menjadi perhatian utama. 

Sumber: