MUARATEBO, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Pemerintah pusat menginstruksikan kepada Pemerintah daerah (Pemda) untuk menghapus tenaga honorer pada bulan November tahun 2023 mendatang, Penjabat Bupati Tebo Aspan mengaku, kebijakan ini sangat berdampak ke Kabupaten Tebo.
Pj Bupati Tebo Aspan pun menjelaskan dampak yang terjadi jika tenaga honorer di Tebo dihapus.
Pertama, kata dia akan menimbulkan pengangguran yang sangat besar. Pasalnya, jumlah tenaga honorer dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di Kabupaten Tebo 3.330 orang. Sedangkan, Pemkab Tebo hanya mampu menampung 150 untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kedua, Pemkab Tebo akan kekurangan tenaga kesehatan (Nakes), pasalnya dari lokasi yang dikunjunginya terutama di berbagai Puskesmas yang berada di pelosok. Nakes yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya 1 atau 2 orang saja.
BACA JUGA:Firmino Bakal Tinggalkan Liverpool, Juventus Mulai Mengintai
BACA JUGA:Espargaro Tak Suka Alat Cangih, Lekat di MotoGP
Ketiga, kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Kabupaten Tebo akan lumpuh. Karena, hampir di seluruh sekolah mempunyai tenaga honorer. Bahkan, jumlahnya lebih besar dibandingan jumlah guru berstatus PNS.
"Jumlah guru berstatus PNS hanya 1 hingga 2 orang. Biasanya, Kepala Sekolah (Kepsek) dan wali kelas saja," pungkasnya.(wan)