Bangko, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Pemilihan jabatan Wakil Bupati Merangin antar waktu sisa masa jabatan 2018-2023 yang sedang berlangsung ternyata tidak luput dari pantauan lembaga anti rasuah, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi.
Bahkan KPK dikabarkan sudah menerjunkan tim ke Kabupaten Merangin, karena akan adanya indikasi politik uang pada pemilihan wakil Bupati tersebut.
KPK mengingat baik kepada calon Wakil Bupati yang maju dan kepada anggota DPRD Merangin yang akan memilihnya pada hari Senin 8 Agustus 2022 agar melaksanakan proses pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menjaga Integritas sehingga dapat dihasilkan calon wakil bupati terpilih yang jujur dan berintegritas.
“Sehubungan dengan proses pemilihan calon wakil bupati Merangin antar waktu sisa masa jabatan 2018-2023 yang sedang berlangsung, kami kembali mengingatkan kepada calon wakil bupati dan seluruh anggota DPRD Merangin yang berjumlah 35 orang melaksanakan proses pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hindari politik uang,”tegas Maruli Tua Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 menyampaikan kepada awak media, Sabtu 6 Aguatus 2022.
BACA JUGA:10 Napi Korupsi di Jambi Ini Diusulkan Dapat Remisi, Tapi Ada Syaratnya
BACA JUGA:Ini Rinciannya, Biaya Perawatan City Car Suzuki Cukup Terjangkau
Lebih lanjut, Maruli menegaskan kepada setiap anggota DPRD Merangin yang akan memilih menghindari dan menolak penerimaan hadiah, janji atau Gratifikasi yang dianggap suap dari setiap calon ataupun pihak-pihak yang terkait dengan proses pencalonan karena termasuk dalam bentuk tindak pidana korupsi.
Selain itu, KPK berharap agar Wakil Bupati yang terpilih dapat membantu Bupati dalam mewujudkan Pemerintah Kabupaten Merangin semakin bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), melayani masyarakat dengan baik dan khususnya dalam tugas pengawasan di pemerintahan.
“KPK akan terus memonitor pelaksanaan pemilihan calon wakil bupati sampai selesai dan dalam implementasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Merangin melalui instrumen monitoring center for prevention (MCP),”ingatnya.
Maruli juga menyampaikan terkait Perencanaan dan penganggaran APBD serta pengadaan barang dan jasa menjadi area yang paling rentan dari praktik korupsi.
BACA JUGA:453 Jamaah Haji Kloter BTH 10 Tiba di Jambi, Langsung Diantarkan ke Kabupaten Asal
BACA JUGA:Jajan Cilok di Tepi Jalan, Kesederhanaan Duta Sheila On 7 Viral di TikTok
“KPK terus memonitor eksekutif dan legislatif agar melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah dan berintegritas melalui instrumen MCP untuk menghindari perbuatan korupsi yang berujung pidana,”imbuhnya.(min)