JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID- Dalam refleksi peringatan Hari Tani Nasional Tahun 2022 yang diadakan oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jambi, ada curhatan dari Jais, Mantan Kepala Desa Mekarsari, Kabupaten Batanghari yang ratusan hektare tanah warga disana diserobot oleh mafia tanah lokal.
Dijelaskan Jais, bahwa permasalahan ini sudah terjadi sejak tahun 2012 lalu. Total, ada 200 orang Transmigrasi dari Jawa Tengah mulai tinggal di Desa tersebut sejak tahun 2005.
"Padahal kami punya sertifikat hak milik, tapi ada kurang lebih ada 108 hektare lahan kami yang diserobot oleh mafia tanah di sana," katanya.
Mafia tanah ini kata Jais, kerap melakukan intimidasi dan ancaman kepada warga. Ratusan Hektare lahan milik warga Transmigran ini kemudian sudah ditanami sawit oleh mafia tanah tersebut.
BACA JUGA:Ini Alasannya, Tersangka Mutilasi dan Pemakan Kucing Hamil Lolos Jeratan Hukum
"Ada bahkan bahasanya kalau kami ini pendatang dari Jawa, jadi harus bawa tanah ke sini, bukan malah ambil tanah katanya begitu, menurut saya ini sudah mengarah ketindakan rasis yang sangat kita sayangkan," tambahnya.
Untuk mendapatkan hak-haknya kembali, Jais dengan didampingi WALHI Jambi sudah melakukan berbagai upaya pengaduan hingga ke Mabes Polri, Kementrian ATR/BPN, Kemendes, Mabes Polri hingga ke Kepala Staf Presiden (KSP).
"Jawaban di sana akan segera ditindaklanjuti, kami minta tolong agar Pemerintah dapat segera melakukan intervensi untuk mengembalikan hak-hak kami," tutupnya.
Sebelumnya, menyambut Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September tahun 2022, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi Jambi akan mengadakan rapat umum bersama ribuan Petani pada Senin, 26 September 2022.
BACA JUGA:KPK Amankan Dokumen dan Data Elektronik Kasus Sudrajat Dimyati di Gedung MA
BACA JUGA:Israel Ingin Berdamai dengan Indonesia, Kemenlu RI Beri Jawaban Tegas
Sebanyak 1.000 petani dari 16 desa dampingan WALHI Jambi yang berada di enam kabupaten Provinsi Jambi akan turut serta dalam aksi ini.
Aksi ini sendiri akan difokuskan di Kantor Gubernur Jambi dengan tuntutan agar pemerintah mempunyai sikap tegas dan komitmen yang dituangkan dalam kebijakan untuk menyelesaikan konflik agraria di Provinsi Jambi.
"Kami juga meminta kepada pemerintah agar mengembalikan wilayah kelola rakyat Jambi," kata Abdullah Direktur Eksekutif WALHI Jambi, pada Sabtu, 24 September 2022.