JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Kapolda Jambi, Irjen Pol A Rachmad Wibowo menerima kunjungan silaturahmi Tim KKDN Setjen Wantannas Republik Indonesia, Selasa 27 September 2022, di Ruang Coffe Morning Mapolda Jambi.
Kapolda Jambi, Irjen Pol A Rachmad wibowo menyampaikan selamat datang kepada Tim KKDN Setjen Wantannas RI di Mapolda Jambi.
Ia juga memaparkan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan Batubara di Jambi.
"Karhutla di Provinsi Jambi mempunyai siklus 5 tahun sekali, yang paling parah terjadi pada tahun 2015 dan 2019. Pada tahun 2020 dan 2022 ada beberapa titik karhutla namun masih bisa ditanggulangi," jelas Kapolda Jambi.
BACA JUGA:7 Manfaat Lidah Buaya, Tak Hanya untuk Kecantikan
BACA JUGA:Stabilkan Harga, Bulog Gelontorkan 1.600 Ton Beras di Kabupaten Bungo
Ia menambahkan, untuk restorasi gambut di Jambi tidak terlalu banyak, karena domainnya berada di BRGM. "Kami hanya melakukan pencegahan," katanya.
Sedangkan terkait Batubara, Kapolda Jambi mengungkapkan untuk batu bara sejak bulan Desember tahun 2019 kewenangan sudah diambil alih oleh Kementerian ESDM.
"Kami sudah menyurati Gubernur Jambi mengenai surat edaran mengenai rute dan jam operasional kendaraan batu bara dan sudah di keluarkan surat edaran oleh Pemerintah Provinsi Jambi," terang Rachmad Wibowo.
Ditambahkan Rachmad Wibowo, saat ini pihaknya mencoba untuk mengembalikan masalah pertambangan ilegal, agar dilegalkan di bawah hukum adat. Pengusaha tambang dan sawit mengambil keuntungan dari subsidi.
BACA JUGA:Emak Emak Bubarkan Pelajar yang Mau Tawuran Pakai Sapu Ijuk
BACA JUGA:Raissa Ramadhani Rilis Single Terbaru
"Pada prinsipnya Provinsi Jambi kondusif dan aman, walaupun menurut evaluasi Baintelkam, Provinsi Jambi menjadi wilayah nomor 2 potensi konflik terbesar se-Indonesia, dan selama kami bertugas disini tidak ada konflik menonjol yang ada di Provinsi Jambi," terang Alumni Akpol 1993 ini.
Sementara itu, Tim KKDN Setjen Wantannas RI menjelaskan Wantannas merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
"Ada 2 hal yang ingin kami bahas didalam pertemuan ini, pertama yaitu permasalahan batu bara dan mengenai infrastruktur. Menurut hasil diskusi kami, memang Provinsi Jambi belum memenuhi infrastruktur terutama jalan," terang Tim KKDN Setjen Wantanas RI.