Oleh: Dr. Noviardi Ferzi
JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Penghujung tahun 2022, APBD 2022 baik murni dan perubahan akan tutup buku. Namun, berbagai program masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Soal belanja tahun 2022 jika tak terserap akan mengulang cerita tahun lalu di 2021.
Tahun lalu, sungguh dahsyat hampir setengah dari rata-rata APBD Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi. Silpa pada APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp727 miliar mengundang perhatian luas publik.
Pasalnya besarnya Silpa APBD pada tahun 2021, yang mencapai Rp727 miliar menjadi anomali jika dihubungkan dengan upaya percepatan pembangunan di RPJMD tahun 2021.
Bagaimana mungkin pemprov dengan segala perangkatnya terlihat kesulitan menghabiskan anggaran, padahal Jambi sangat membutuhkan anggaran untuk pembangunan. Namun, ketika anggaran tersebut tersedia, Pemprov kesulitan membelanjakannya. Ada apa? Tulisan ini mencoba menjawabnya.
BACA JUGA:Telkomsel Buka Pendaftaran Program IndonesiaNEXT Season 7
BACA JUGA:Pelabuhan Dagang Disiapkan Jadi Tempat Bongkar Muat Batu Bara, Lewat Jalur WKS Bayar per Ton
Akar masalah dari Silpa Jumbo Pemprov di 2021 adalah lemahnya kualitas perencanaan. Saat penyusunan platform anggaran 2021 di ujung 2020 penetapan besaran pendapatan terkesan asal-asalan, tanpa analisa potensi yang memadai dan berani.
Disebut kurang memadai, karena pemrov seolah tidak melakukan kajian potensi secara terukur dalam satu study yang komprehensif, lalu, pemprov terkesan tak berani mencatatkan target secara tinggi berdasarkan potensi yang objektif.
Dalam hal ini pemerintah masih terjebak permainan citra, menetapkan target pendapatan lebih rendah, agar mudah di capai dan dinilai sukses meningkatkan pendapatan lalu mendapatkan bonus.
Indikasi ini cukup kuat, buktinya bisa dilihat dari pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu Pendapatan Pemerintah provinsi Jambi terealisasi sebesar Rp4,73 triliun atau sebesar 107.36 persen, lebih dari 100 persen.
BACA JUGA:Miris!!! Kondisi Lapangan Penuh Kubangan, Bupati Cup Tanjab Barat Dihentikan
BACA JUGA:Gubernur Jambi Al Haris Perintahkan Dinas PUPR Tindaklanjuti Longsor di Telanaipura
Sekilas hebat, namun dalam kasus ini, capaian ini tak sepenuhnya prestasi, justru memperlihatkan kualitas perencanaan yang buruk.
Hal itu baru dari sisi pendapatan, dari sisi belanja yang dianggarkan sebesar 4.80 triliun, hanya terealisasi 4.39 Triliun atau hanya 91,33 persen. Artinya apa? Tak lain tak bukan masalah kinerja dari Pemrov yang lemah. Bukti kelemahan ini terdapat silpa sebesar Rp727 miliar.