JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Terkait rencana pemberlakuan ganjil genap bagi angkutan batu bara, Dirlantas Polda Jambi Kombes Pol Dhafi mengatakan, hal tersebut harus dikaji ulang.
"Kita harus FGD," kata dia, saat dikonfirmasi Jumat 9 Desember 2022. Sistem ini kata dia, bisa dilanjutkan, tapi harus memenuhi syarat.
Ilustrasi batu bara-Pixabay -Pixabay.com
Lanjutnya, sepanjang sepengetahuannya, sistem ganjil genap tak bisa dijalankan selama angkutan batu bara belum berafiliasi dengan perusahaan, seperti di kota-kota lainnya di provinsi lainnya.
Setelah berafiliasi dengan perusahaan, kata dia, barulah nanti dinaungi oleh asosiasi angkutan.
BACA JUGA:Berada di Cincin Api Pasifik, Ini Deretan Alasan Indonesia Sering Dilanda Gempa Bumi
BACA JUGA:Rekomendasi Tempat Makan di Kota Jambi, Murah, Meriah, Enak
"Kalau sudah begitu, baru kita buat ganjil genap karena bisa diatur pengawasannya," kata perwira tiga melati di pundaknya tersebut. Selain bisa diatur kata dia, perusahaan juga bisa ikut mengawasi. "Kalau seperti ini masih carut-marut, tidak bisa dikontrol. Siapa yang mau kontrol, berapa banyak jumlahnya," kata dia.
Belum lagi, untuk mengontrol bertambahnya jumlah angkutan batu bara, jika diberlakukan ganjil genap tanpa penataan yang baik.
"Jangan sampai nanti malah banyak yang beroperasi," kata dia. Untuk itu, Dhafi sangat mendukung jika rencana ganjil genap harus dibicarakan dalam Forum Group Discussion.
"Tidak bisa langsung diproses ganjil genap, selama belum terdata dengan baik, itu saran dari saya dan pengalaman saya. Kalau mau dibuat ganjil genap, harus jelas dulu perusahaan ataupun asosiasi jasa transportir, berapa jumlahnya harus jelas dulu, dan tidak ada penambahan di luar itu," tegasnya.
BACA JUGA:Simak Fitur Rahasia YoWhatsApp, Bisa Melihat Status WA yang Diblokir
BACA JUGA:9 Nama Sungai di Sumatera Selatan, Alasan Sumsel Disebut Batanghari Sembilan
Jika tidak kata dia, kalau masih seperti ini malah yang ada dari luar selalu menambah kendaraannya ke Jambi. *