JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Tahapan pemilu sudah dimulai sejak beberapa waktu lalu. Mulai dari verifikasi data partai politik (parpol) hingga penentuan no urut Parpol.
Terkait hal ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan dan permintaan khusus kepada Bawaslu.
Sedikitnya, ada 4 permintaan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan Jokowi pada saat memberi kata sambutan pada acara Konsolidasi Nasional Bawaslu RI yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu 17 Desember 2022.
BACA JUGA:Unik, Sejarah Suku dan Marga di Sumatera Selatan
Apa saja permintaan Jokowi tersebut? Pertama, Presiden Jokowi meminta agar Bawaslu memetakan segera potensi masalah dan berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran Pemilu 2024.
“Harus dipetakan. Pusat memetakan, provinsi memetakan, Bawaslu di kabupaten/kota memetakan, Bawaslu di kecamatan memetakan, semuanya akan lebih memudahkan. Perhatikan satu per satu setiap kemungkinan, jangan sampai ada yang terlewat,"ujarnya.
"Lakukan perencanaan yang matang, siapkan langkah pencegahan, siapkan langkah-langkah mitigasi, siapkan langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai ada kejadian kita baru pontang-panting,” tambah Jokowi.
Kedua, Jokowi meminta agar Bawaslu fokus pada upaya-upaya pencegahan. Bawaslu aar tidak hanya bekerja saat terjadi pelanggaran, serta pasif menunggu pengaduan.
BACA JUGA:Terungkap, Ini Pengakuan 9 Anggota Dishub Batanghari yang Kena OTT Polda Jambi
Menurutnya, Bawaslu harus sejak dini mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial.
“Gesekan sekecil apapun segera selesaikan saat itu juga, jangan tunggu membesar,” kata Jokowi.
Lebih jauh, Jokowi berharap Bawaslu tidak hanya berhenti pada level pengawasan teknis pelaksanaan tahapan pemilu.
Menurutnya, Bawaslu juga harus punya indeks kerawanan pemilu.
Jokowi juga merespons baik rencana Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang akan meningkatkan pengawasan terkait pemilu di media sosial (medsos) karena menurutnya medsos kerap menjadi ajang menyebarkan isu atau memanas-manasi masyarakat.
BACA JUGA:5 Tempat Makan Bakso Enak di Kota Jambi, Populer dan Terfavorit
BACA JUGA:Sampai Bulan November 2022, Dana PNBP Batu Bara di Jambi Capai Rp 655 Miliar
“Saya setuju sekali tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan itu. Di dalam dunia nyata enggak ada apa-apa, ini dari mana kok ribut isu ini, medsos pasti enggak ada yang lain,” lanjutnya.
Kepala Negara juga menekankan bahwa salah satu faktor kerawanan pada pemilu dan pilkada itu adalah soal politik identitas, politik SARA, dan hoaks.
Untuk itu, Presiden mengingatkan agar Bawaslu berhati-hati mengenai hal tersebut dan harus segera memperingatkan pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.
“Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA, jangan berikan ruang apapun kepada ini, ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa,” tegasnya.
BACA JUGA:Jawaban Mabes Polri Soal Iptu Umbaran, Wartawan Dilantik Jadi Kapolsek
Ketiga, Jokowi meminta Bawaslu bekerja cepat, responsif, dan selalu berada dalam koridor hukum.
Bawaslu juga diminta agar merespons dan menyelesaikan pengaduan dengan cepat, menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas, memegang teguh integritas, dan melakukannya secara adil dan tidak memihak.
“Bawaslu harus tegas dalam menegakkan aturan, tidak boleh ragu, tapi juga jangan sampai Bawaslu malah menjadi badan pembuat was-was pemilu yang membuat was-was masyarakat untuk memilih peserta pemilu untuk bersosialisasi. Artinya apa? ingar bingar pemilu tetap harus terasa sebagai bagian dalam kita berdemokrasi. Ini penting sekali, harus ingar bingar pemilunya. Jangan sampai kita mengadakan pemilu senyap, kelihatan enggak ada apa-apa, ya enggak benar juga. Menurut saya, kuncinya aturan main harus jelas dan disosialisasikan,” paparnya.
Keempat, Jokowi meminta Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.
BACA JUGA:Lowongan Kerja PT Angkasa Pura 2022 untuk Lulusan SMA Sederajat, Cek Syaratnya Disini
Presiden juga meminta agar Bawaslu menggencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas.
“Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu. Partisipasi masyarakat ini salah satunya penting dalam mengatasi praktik politik uang, ini hati-hati banyak kejadian mengenai ini. Politik uang itu sudah menjadi penyakit di setiap pemilu, pasti ada ..Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang karena jika ini dibiarkan berlama-lama ini akan merusak demokrasi kita, demokrasi Indonesia,” pungkasnya. (Khomsurijal Wahibudiyak/disway.id)
Artikel ini juga tayang di disway.id
Dengan judul 4 permintaan jokowi ke bawaslu jelang pemilu 2024