JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Gubernur Jambi, Al Haris menyatakan akan ada pergantian pejabat di tahun 2023 ini. Dia mengatakan, saat ini Pemprov Jambi masih menunggu isi dari Kementrian Dalam Negeri (Mendagri).
"Job fit sudah dilakukan, sudah ada juga yang dirombak beberapa jabatan," kata Al Haris, Senin, 2 Januari 2023.
Berdasarkan keterangannya itu, jumlah pejabat yang akan diganti, cukup banyak. Namun, Al Haris enggan menyebutkan jumlah pastinya.
"Lumayanlah jumlahnya," katanya.
BACA JUGA:Terbaru! Pensiun PNS Dapat Rp1 Miliar, Terapkan 3 Cara Ini, Simak Penjelasannya
BACA JUGA:PPKM Dicabut, Ini Aturan Baru Naik Pesawat dan Kereta Api 2023
Ditanyakan mengenai kemungkinan pejabat eselon II yang nonjob, Al Haris mengatakan dalam ASN, tidak ada istilah nonjob. Yang ada, adalah masa jabatan pejabat tersebut tidak diperpanjang.
"Tidak ada istilah nonjob, jabatan tidak diperpanjang sebutannya. Kalau demosi kemungkinan ada," katanya.
Terkait dengan polemik jabatan Direktur RSUD Raden Mattaher, yang masih berstatus pegawai Kementerian Pendidikan, Al Haris juga angkat bicara. Saat ini, pihaknya sedang meminta klarifikasi kepada Kementerian tersebut.
"Sebab status kepegawaianya kan di sana. Meskipun dari Menpan ada surat, karena ini yang memakai tenaganya sebelumnya dan membayar gajinya adalah Kemendikbud, tentu kami ingin meminta klarifikasi," katanya.
BACA JUGA:47 Anggota Polres Bungo Dapat Naik Pangkat, Kapolres Bungo Berikan Ucapan Selamat
Hingga saat ini, Dirut RSUD Raden Mattaher, disebutkan Al Haris digaji oleh Kementerian Kesehatan, bukan dari Pemprov Jambi. Pemprov Jambi hanya mengeluarkan anggaran untuk membayar tunjangan jabatannya sebagai Dirut RSUD.
Ditanyakan apakah saat pelantikan, Gubernur tidak memeriksa dulu status kepegawaian sehingga bisa kecolongan, Al Haris membantah kecolongan.
"Tidak kecolongan. Selama ini diperbolehkan, ASN dari perguruan tinggi itu boleh dipinjam pakaikan di lembaga pemerintah," tandasnya. *