Dirinya menyebut, pemerintah akan mencari alternatif terbaik soal nasib honorer 2023.
BACA JUGA:Anggota TNI Polri Coba-Coba Bekingi Truk Batu Bara Masuk Kota, Ini Kata Kapolresta Jambi
BACA JUGA:Pembukaan CPNS 2023 Dimulai Juni, Ini Penjelasan BKN soal Tahapan CPNS 2023
"Tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga honorer," katanya, mengutip JPNN.com.
Senada dikatakan Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bima Arya, bahwa dalam rakor yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah itu, pihaknya sudah menyampaikan usulan untuk honorer 2023.
Tentunya, menurutnya apa yang dibahas akan menemukan titik terang untuk nasib honorer 2023.
"Kita harap ini bisa diakselerasi," ujarnya.
BACA JUGA:Inilah 9 Wisudawan Terbaik Unja pada Wisuda ke-102, Predikat Cumlaude Dapat Beasiswa
BACA JUGA:Jadi Panjang, Pengerusakan Kaca Pintu Rumah Sakit Islam Arafah Dilaporkan ke Polisi
Sementara, Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan regulasi yang akan disusun terkait nasib honorer 2023 adalah yang menguntungkan kedua belah pihak.
Kata dia, pihaknya mencari win-win solution-nya.
Khususnya pihaknya akan koordinasi dengan kementerian terkait lagi keuangan.
Mengingat, jika honorer ditiadakan mulai November 2023, maka anggaran atau keuangan harus dipikirkan.
BACA JUGA:Masih Nekat Masuk Kota Jambi, Truk Batu Bara Ini Terperosok di Kecamatan Jelutung
BACA JUGA:Truk yang Masuk Kota Jambi Didenda Rp50 Juta, Ini Kata Tim Terpadu
"Yang harus bisa membuat daerah-daerah tidak tertekan untuk pembiayaan masalah non-ASN,” ujar Sutan.