Menurutnya, nanti Kementerian ESDM, Perhubungan, PUPR dan Bina Marga akan melihat masalah sistem transportasinya.
“Dari pemeriksaan Polda Jambi, yang patah as ini karena muatannya lebih dari 14 ton,” kata Dhafi. Kondisi ini kata dia, tak hanya membuat kemacetan parah, tapi merusak jalan nasional.
Kemudian, perusahaan batu bara yang tak memiliki kantong parkir di areal tambang. Hal ini kata dia, yang menyebabkan banyak truk batu bara parkir di bahu jalan.
BACA JUGA:Lepas Study Pers Iwako, Wakil Wali Kota Jambi Maulana Sebut Bangga dengan Kinerja Iwako
BACA JUGA:Isi Minyak Motor Diterangi Lilin, Pemicu Kebakaran di Pemukiman Karyawan PT KDA di Sarolangun
Akhirnya, truk-truk ini tak hanya menutupi rumah atau pertokoan warga, tapi juga menutupi ruas jalan lintas Sumatera.
“Sementara ruas jalan Sumatera ini merupakan pusat transportasi jalur sembako. Seperti sayuran dari Kerinci terhambat di Kotoboyo, saat menuju Kota Jambi,” lanjutnya.
Dhafi melanjutkan, ini hanyalah solusi sementara, selama pembangunan jalan khusus untuk batu bara masih dalam proses.
Terkait dengan kuota produksi batu bara, Dhafi mengatakan bahwa hal tersebut akan dievaluasi, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan ruas jalan.
Sementara, Polda Jambi bersama pihak terkait lainnya seperti BPS, sudah melakukan penelitian dan penghitungan.
Ini untuk mengetahui kemampuan berapa jumlah truk batu bara yang masuk ke wilayah TUKS, pelabuhan atau Pelindo.
“Layaknya dengan kondisi saat ini, melewati jalan umum, hanya 4.000 truk batu bara,” kata dia.
Jika lebih dari itu, akan menimbulkan kemacetan pada simpul-simpul jalan, yang berdampak pada aktivitas masyarakat di jam sibuk atau pagi hari.
Lanjutnya, terkait kuota batu bara sebanyak 40 juta ton di tahun 2023 ini, pihaknya berharap agar kuota disesuaikan dengan kelas jalan, kemampuan dan volume jalan, serta TUKS pelabuhan.