JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Kemacetan di Provinsi Jambi akibat truk batu bara, hingga kini belum selesai. Berbagai formula dikeluarkan, untuk meminimalisir kemacetan yang ditimbulkan truk batu bara di Jambi ini.
Masyarakat Provinsi Jambi, sudah lama berharap agar pemerintah bisa cepat mengatasi masalah ini. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, sepertinya pun sudah geram dengan kondisi ini.
Kekesalannya itu diungkapkannya, usai mengikuti rapat penanganan angkutan batu bara, Senin 27 Februari 2023 siang.
Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menegaskan, harus ada kesadaran semua pihak. Dia menginginkan semua pihak terkait mentaati aturan yang berlaku.
BACA JUGA:Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono Makin Membaik, 4 Orang Sudah Boleh Pulang ke Rumah
Apalagi kata dia, masalah truk batu bara ini sudah menjadi perhatian nasional. “Kalau tetap tidak mau patuh, DPRD bisa saja bentuk pansus, bisa saja distop aktifitasnya,” tegas Edi Purwanto.
Kata dia, masalah macet di Jambi akibat truk batu bara ini, akan menjadi konflik horizontal di tengah masyarakat.
“Ketika ada pilihan sulit untuk menentukan keputusan, maka akan diambil kebijakan yang lebih membela populasi yang lebih besar. Yaitu rakyat,” katanya.
Seperti diketahui, Pemprov Jambi kembali menggelar rapat penanganan angkutan batu bara. Kali ini, rapat digelar dengan menghadirkan langsung Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM RI.
BACA JUGA:Ada Banyak Promo McDonalds Hari Ini, 4 Ayam Cuma 49 Ribuan
BACA JUGA:YPJ Tunjuk Saidina Usman El-Quraisy Sebagai Pjs Rektor Unbari
Serta peserta rapat, dihadiri oleh Forkompinda, instansi terkait, perusahaan batu bara, transprotir, sopir angkutan batu bara, pihak pelabuhan, dan pihak terkait lainnya.
Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM, M Idris F Sihite usai memimpin rapat mengatakan, rapat tersebut melibatkan seluruh stakeholder, agar semua memiliki komitmen yang sama dalam menegakkan aturan.
“Supaya persoalan ini bisa diselesaikan, ada punish dan reward untuk pihak yang melanggar aturan,” katanya. Dia mengatakan, ketegasan harus diberikan kepada pihak-pihak yang tidak patuh pada aturan yang berlaku.