SAROLANGUN, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan forum Konsultasi Publik dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, Kamis 02 Maret 2023 di aula kantor Bappeda Sarolangun.
Kegiatan tersebut dibuka secara langsung Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal, S.Pt, MM yang berlangsung sukses.
Kepala Bappeda Sarolangun, Muhammad mengatakan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah mengacu atas dasar UU Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Sebelumnya, pihaknya telah melaksanakan pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan forum konsultasi publik, forum gabungan OPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten Sarolangun.
“Setelah forum konsultasi publik, pada tanggal 15 Maret 2023 akan kita laksanakan akhir dari proses rancangan kerja pemerintah daerah ini pada Musrenbang tingkat Kabupaten Sarolangun,” katanya.
Muhammad juga menjelaskan bahwa kegiatan forum konsultasi publik memiliki tiga tujuan utama, yakni Pertama, Untuk mensosialisasikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sarolangun tahun 2024 kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Sarolangun.
”Untuk meningkatkan transparansi proses perencanaan dan akuntabilitas perencanaan pembangunan tahun 2024. Tidak semua unsur masyarakat dapat kami undang, karena dalam keterbatasan proses anggaran dan yang tidak terundang menjadi bahan pertimbangan kami untuk masa yang akan datang,” katanya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal mengatakan, pada prinsipnya proses pembangunan itu memiliki dimulai dari perencanaan.
Perencanaan berangkat dari data. Sebab, menurutnya berdasarkan data dan fakta, semua rencana kegiatan akan terlaksana dengan baik.
”Mudah-mudahan saja data dan fakta sudah kita ketahui semuanya. Saya sudah berjalan hampir semua kecamatan, termasuk desa-desa yang jauh sudah saya datangi. Dari hasil kami kelapangan, hampir 70 persen infrastruktur kita baik sarana pendidikan dan sarana kesehatan itu belum memadai, mulai dari jalan, puskesmas, puskesmas pembantu, sekolah,” sebutnya
Ia menegaskan, agar para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun untuk turun langsung mengecek kelapangan bagaimana kondisi dilapangan. Agar nantinya arah kebijakan pembangunan dan proses perencanaan dapat berjalan dengan baik.
”Tanpa data, apa yang bisa kita lakukan. Maka saya minta kadis kesehatan, kepala Bappeda, kadis diknas, kadis pupr, cek kelapangan. Saya tegaskan, kabupaten Sarolangun kondisinya seperti ini. Belum lagi bicara soal sumber daya manusia, banyak guru-guru dan tenaga medis di daerah terpencil tidak memadai rumah gurunya, dan tenaga medis juga rumahnya bocor,” tandasnya.*