JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, Kamis 24 Agustus 2023.
Kunjungannya kali ini menghadiri kegiatan Panen Raya Provinsi Jambi dan menyerahkan sejumlah sertifikat yang telah selesai proses penyertifikatannya.
Pertama-tama, Menteri ATR/Kepala BPN akan bergerak menuju Candi Muaro Jambi.
Dirinya menyerahkan 18 sertifikat hak pakai Candi Muaro Jambi dengan total luas 97,2 hektare yang akan diserahkan kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Provinsi Jambi dan Bangka Belitung.
BACA JUGA:Loker 2023, PT Djarum Buka Lowongan Kerja, Ada 2 Posisi Strategis yang Dicari, Buruan Daftar..
BACA JUGA:Kejari Batanghari Geledah Kantor Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan, Ini Kata Kadis
Penyerahan sertipikat ini menjadi bukti komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menyelamatkan situs-situs cagar budaya di Indonesia.
Masih di lokasi yang sama Menteri ATR/Kepala BPN juga akan menyerahkan sebanyak 12 sertifikat yang terbagi atas sertifikat Aset Pemprov Jambi, Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Lintas Sektor, wakaf, dan redistribusi tanah.
Hadi Tjahjanto kemudian mengapresiasi kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jambi yang berhasil "panen" 13.366 sertifikat tahun ini.
Pada kegiatan Panen Raya ini dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman antara Bupati Batanghari dengan Bupati Muaro Jambi.
BACA JUGA:Sinsen Resmikan Pos AHASS TEFA Pertama di Muara Bungo
BACA JUGA:Deretan Makanan Luar Negeri yang Kurang Enak Didengar, Bikin Mual
Nota kesepahaman ini adalah bentuk upaya menyelesaikan Konflik Transmigrasi Trans Unit XXII Tanjung Sari, sehingga masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum.
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian ATR/BPN memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Tebo yang telah aktif mendukung pelaksanaan PTSL.
Dukungan itu termasuk dengan menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat penerima program PTSL.