Salah satu masalah krusial yang disampaikan Al Haris adalah permasalahan dalam proses pengangkutan atau transportasi batu bara dari mulut tambang atau stockpile menuju pelabuhan.
Dengan banyaknya jumlah kendaraan atau truk pengangkut batu bara menyebabkan volume lalu lintas pada ruas jalan umum meningkat dan menimbulkan kemacetan.
Selain itu juga berdampak terhadap cepatnya laju kerusakan jalan di Provinsi Jambi.
BACA JUGA:Cair Hingga Ratusan Juta, Ini Pinjaman KUR BRI 2023, Caranya Mudah hanya Menggunakan HP
BACA JUGA:Rezekinya Moncer, Ini 8 Shio yang Akan Mendapatkan Keuntungan Berlipat dari Bisnis di Oktober 2023
Adapun ruas jalan yang mengalami kemacetan meliputi ruas jalan nasional Sarolangun-Tembesi-Pelabuhan Talang Duku (Kota Jambi) sepanjang 223,3 Kilometer.
"Terdapat ruas paling rawan macet, yaitu Simpang Pal V Tembesi Simpang BBC Muaro Bulian, sepanjang 17 Kilometer. dengan sumber bottleneck adalah sempitnya Simpang Pal V, dan traffic (padatnya lalu lintas) di Simpang BBC Bulian," papar Gubernur Al Haris.
Sementara itu, Wakil Pimpinan KPK Alexander Marwata sangat mendorong perusahaan batu bara mempercepat pembuatan jalan khusus batu bara untuk menghindari membayar upeti-upeti yang tidak jelas. “Lebih baik jalan khusus batu bara segera diselesaikan,” katanya.
Menurut Alexander, perusahaan memegang peranan penting dalam pembangunan daerah. Karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), disamping pajak dan retribusi.
BACA JUGA:2.176 Perwira Polri Lulusan SIP Angkatan ke-52 Tahun 2023 Dilantik, Ini Pesan Kalemdiklat Polri
BACA JUGA:15 Instansi Ini Sepi Peminat, Padahal Pendaftaran CPNS Ditutup 9 Oktober
"Pada realitanya perusahaan kerap disalahgunakan oleh segelintir pihak demi kepentingan pribadi. Sehingga perlu perbaikan tata kelola untuk memaksimalkan peran perusahan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsinya," kata Alexander. *