JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Pemerintah akan tetap menjaga fleksibilitas APBN dan melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Penguatan program perlindungan sosial (perlinsos) yang berfokus pada masyarakat miskin dan rentan akan membantu menjaga pemenuhan kebutuhan dasar. Selanjutnya, Pemerintah memberikan dukungan insentif fiskal untuk wajib pajak terdampak Covid-19.
Pelaku usaha, baik korporasi maupun UMKM, dapat memanfaatkan insentif ini untuk meminimalisasi biaya sehingga dapat fokus untuk menjalankan operasional bisnisnya selama pandemi.
Pemerintah juga akan tetap memberikan dukungan kepada dunia usaha untuk menjaga proses keberlangsungan usaha selama masa pemulihan. Khusus untuk UMKM, berbagai program telah diberikan antara lain Subsidi Bunga, Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Umum Mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro, Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung, dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP).
Per 12 November 2021, total realisasi program PEN telah mencapai Rp483,91 triliun atau 65% dari total pagu anggaran Rp744,77 triliun.
Dukungan peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM juga dijalankan melalui kebijakan KUR. Pemerintah telah meningkatkan plafon pembiayaan KUR di 2021 menjadi Rp285 triliun.
Pemerintah juga merelaksasi kebijakan KUR untuk memudahkan pembiayaan bagi UMKM selama masa pandemi, dan menambahkan skema KUR Super Mikro untuk pekerja terkena PHK dan Ibu rumah tangga. Realisasi penyaluran KUR pada 2021 meningkat signifikan dan telah mendekati pola normal dengan realisasi sampai 15 November 2021 mencapai Rp244,22 triliun (85,69% dari perubahan target Rp285 triliun) dan diberikan kepada 6,45 juta debitur.
Total outstanding KUR per 15 November 2021 sebesar Rp360,36 triliun yang diberikan kepada 31,17 juta debitur.
“Program Kartu Prakerja juga terus diberikan sebagai semi-bansos yang membantu menjaga daya beli masyarakat selama masa pandemi. Program ini juga mendorong peningkatan kemampuan peserta sehingga dapat membantu meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja. Hingga 2 November 2021, realisasi insentif dari Kartu Prakerja Nasional telah mencapai Rp10,7 triliun, dengan jumlah penerima insentif sebanyak 5,6 juta orang,” ungkap Menko Airlangga. (*)