JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, KOTA JAMBI, JAMBI - Menjaga integritas dan loyalitas kerja pekerja di tubuh perusahaan hingga demi ciptakan karyawan yang berintegritas, PTPN VI aplikasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Penetapan sistem ini sudah di lakukan sejak dua tahun belakangan ini.
Hal ini seperti yang di tuturkan Denny Afriyuliany, Bagian Sekretariat Perusahaan dan Umum, Sub Bagian Legal Korporasi PTPN VI Jambi, saat di temui Pagi tadi Selasa (02/11/2021). Sebagaimana diketahui, praktik suap menyuap, atau korupsi merupakan sebuah penyakit yang menjadi racun dalam sebuah instansi pemerintahan, perusahaan maupun pihak terkait lainnya. Dampaknya pun tidak sedikit pihak yang merugi, tergantung siapa yang melakukan praktik tersebut. Bahkan, di Provinsi Jambi sendiri, tidak sedikit kalangan pejabat yang terjerat hukum, karena terlihat kasus suap hingga korupsi. Nah dalam menghindari kejadian tersebut di tubuh Perusahaan, PTPN VI pun menerapkan SMAP atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016). Di mana, di dalam penerapan sistem ini ada beberapa jalur yang dilibatkan. Salah satunya SMAP sebagai pemantauan risiko kejadian penyuapan hingga laporan dugaan suap yang masuk dalam WBS dan/atau Pengendalian Gratifikasi. Selain itu, SMAP ini juga dilakukan PTPN VI untuk ciptakan karyawan yang berintegritas, dari yang paling bawah hingga yang paling tinggi jabatannya. "Tim di SMAP ini ada 11 orang, mereka nanti akan memantau tiap laporan yang masuk ke WBS dan Pengendalian Gratifikasi. Apakah WBS ini benar-benar di jalankan atau tidak," ujarnya.Denny menjelaskan, sistem Pengendalian Gratifikasi itu sendiri yakni menerima laporan yang masuk, dari pelaku dugaan penyuapan itu sendiri. Misalkan ada karyawan yang menimpa sejumlah uang atau hadiah, Ia bisa melaporkan ke Pengendalian Gratifikasi. Entah itu sebagai pembelaan maupun sebagai laporan wajib, untuk mengakui kalau yang bersangkutan benar menerima sesuatu.
"Kalau di Pengendalian Gratifikasi ini, kalau di bawah satu juta rupiah, itu tidak termasuk Gratifikasi. Kalau lebih, baru akan di proses dan di gali lagi, apakah itu masuk dalam suap atau gimana," terangnya.
Sedangkan WBS itu sendiri merupakan wadah tempat tiap laporan dugaan penyuapan, yang masuk dari luar internal PTPN VI. Seperti pihak ketiga, atau yang lainnya.
"Jadi WBS ini laporannya bisa di lakukan oleh karyawan perusahaan atau pihak ketiga, yang melihat ada indikasi praktik suap di lingkungan kerja. Misalnya, si A melihat adanya dugaan penyuapan yang di lakukan karyawan di PTPN ini, dia bisa melaporkan melalui email atau hotline WBS tsb." kata Wanita berusia 34 tahun itu.
Selanjutnya, tiap laporan yang masuk ke WBS tersebut, itu akan di evaluasi per tiga bulan sekali, atau 6 bulan sekali. Kalau terbukti, maka laporan tersebut akan di teruskan ke SPI, Direktur Perusahaan lalu akan di disposisikan ke SDM terkait pengenaan sanksi.
"Kalau nanti benar terbukti melakukan penyuapan, maka orang tersebut akan di beri sanksi. Mulai dari Surat Peringatan, pemotongan gaji atau tunjangan, mutasi, hingga turun jabatan. Kalau untuk pemecatan belum," tegasnya.
Ia juga mengatakan, bahwa sebenarnya sistem SMAP tersebut bersifat mandatory dan bertujuan sebagai cara perusahaan yang bersertifikasi, mendorong tiap karyawannya memiliki etos kerja yang baik dan kesadaran diri untuk tidak melakukan praktik suap.
"Ya tujuannya itu, tiap karyawan menanamkan sifat yang berintegritas. Dengan demikian, ke depannya di tubuh PTPN VI itu bersih dari praktik suap maupun korupsi," bebernya.
Benar saja, sejak di terapkan pada tahun 2020 lalu, sistem SMAP telah diaudit oleh Lembaga sertifikasi, dan hasilnya menyebutkan bahwa sistem SMAP ini benar-benar di terapkan dalam Perusahaan.
Itu artinya, dalam tubuh internal karyawan perusahaan PTPN VI pun dapat di percaya dan berintegritas.
"Alhamdulillah selama 2 tahun ini, setelah diaudit dan di evaluasi, PTPN VI memperoleh hasil penilaian yang baik. Sistem SMAP ini pun realisasinya juga benar-benar berjalan dengan baik," tukasnya. (Red)