JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat kesal dengan banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak cermat dalam mengkalkulasi proyek. Akibatnya, BUMN sering merugi hingga akhirnya meminta uang dari negara melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Jadi sekali lagi, tadi udah disampaikan pak menteri (Erick Thohir). Berani berkompetisi, tolong dihitung karena apapun BUMN ini perusahaan negara, sosial impactnya dihitung juga," katanya saat memberikan pidato pengarahan kepada jajaran bos perusahaan pelat merah, dalam sebuah video yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (16/10).
"Dan yang paling penting, review terus keenomiannya, berhitung, kalkulasi. Sehingga kita tau pertumbuhan ke depan itu seperti apa," lanjutnya.
Secara khusus, Jokowi juga sudah memberi arahan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak memanjakan BUMN yang sakit dengan PMN. Jokowi mengaku sudah terlalu sering memberikan proteksi, yakni ketika sakit ditambahi PMN. Namun, ke depan Jokowi menyebut proteksi seperti itu tidak ada lagi.
"Jangan sampai lagi karena urusan penugasan pemerintah, saya bisa memberikan penugasan, nih penugasan bangun jalan tol. Tapi ya dihitung dong, ada kalkulasinya. Dan diberitahu, ini IRR internal recovery returnnya sekian, kami membutuhkan suntikan dari APBN sekian," sebutnya.
BUMN harus mengkalkulasi proyek mana yang menjadi prioritas hingga layak untuk digarap. Jika tidak, maka tidak perlu memaksakan.
"Jangan pas dapat penugasan rebutan, tidak ada kalkulasi karena penugasan, kemudian ngambil pinjaman jangka pendek, padahal infrastruktur itu untuk jangka panjang. Udah gak ketemu," Ujar Jokowi.
"Itu tugas saudara-saudara untuk ngitung kalau ada penugasan, kalau gak logis, dibuat logis tapi dengan kalkulasi. Ini yang kultur yang dulu-dulu tinggalkan. Karena sekarang transformasi bisnis, adaptasi teknologi sudah menjadi keharusan, tidak bisa tidak," tegasnya. (*)