Dia menekankan supaya seluruh kegiatan bisnis di Kaltim dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
“Pajaknya dibayarkan, dampak lingkungan minim, perusahaan bertanggung jawab secara sosial,” tutur Alex.
Pria berlatar belakang hakim itu tidak ingin masyarakat Kaltim menjadi korban di tengah pembangunan yang masif di IKN Nusantara.
“Jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Seharusnya, tidak ada masyarakat miskin di Kaltim. Ibu Kota Negara juga menjadi prioritas kami,” pungkas Alexander Marwata. (*)
Artikel ini sudah pernah terbit di jpnn.com dengan judul: KPK Mengendus Dugaan Bagi-bagi Lahan di IKN Nusantara