JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, BANGKO - Pemkab Merangin resmi memangkas anggaran untuk tenaga non ASN atau tenaga honorer, sebanyak 10 persen di tahun 2022 ini.
Hal itu seperti diungkapkan Sekda Merangin, Fajarman. Ia menyebutkan, anggaran untuk tenaga kontrak tersebut sudah ditetapkan, bahwa di tahun 2022 ini dikurangi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Maka setiap OPD yang bersangkutan, diminta membuat kebijakan dengan anggaran yang sudah ditetapkan, mempertahankan atau mengurangi tenaga non ASN tersebut.
"Kebijakan tenaga honorer ini kita serahkan ke OPD masing-masing. Memang di tahun 2022 ini anggarannya kita kurangi sekitar 10 persen. Maka yang harus mereka (OPD, red) pilih, pertama mengurangi jumlah tenaga honorer, namun jika mempertahankan jumlahnya tentu honor yang diterima berkurang," ungkapnya.
Ditanya jika masih ada OPD yang menerima tenaga honorer baru, Sekda menegaskan, tidak ada penambahan anggaran, kembali ke OPDnya, bagaimana kebijakan mereka.
"Kita sudah tetapkan anggarannya. Untuk jumlah (honorer, red) tidak mungkin akan ditambah. Itu patokan kita, bahwa itulah anggaran yang harus mereka laksanakan untuk tahun 2022," tegasnya.
Sementara itu, mendapati anggaran untuk tenaga honorer dikurangi, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (PTPH) Merangin, Slamet Sudarsono mengaku sudah membuat kebijakan dan telah disepakati bersama tenaga honorer di bawah OPD yang dipimpinnya.
"Memang kita menyadari anggaran untuk tenaga honorer berkurang, kita mengikuti aturan pengurangan anggaran tersebut, tapi kita tetap mempertahankan jumlah tenaga honorer," ujarnya.
Dilanjutkan Slamet, hal itu dilalukan karena mengingat mereka butuh lapangan kerja. Maka langkah yang diambil oleh Dinas Pertanian adalah, jumlah bulan dan besaran honor yang dikurangi, namun jumlah orangnya tetap.
"Itulah strategi kita menghadapi pengurangan anggaran ini, dengan anggaran sesuai dengan pagu yang disiapkan TAPD," tambahnya.
Dirinya mengatakan, jumlah tenaga honorer di Dinas Pertanian cukup banyak, yakni 182 orang, terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga lapangan (PPL) termasuk honorer di BPP, BPU dan BPD.
"Saat ini kita tengah mempersiapkan administrasinya, seperti kontrak kerja tahun 2022," ungkap Slamet. (min/enn).