Oleh : Dr. Noviardi Ferzi dan Dr. Dedek Kusnadi
" Kita tidak akan membiarkan kata demokrasi dimanfaatkan segelintir kelas untuk kemudian di eksploitasi.” .. Che Guevara.
Fenomena politisi lompat pagar bak kutu loncat, berpindah dari satu partai ke partai politik lainnya merupakan lagu lama dan sesuatu yang lazim dalam panggung politik Indonesia pasca reformasi.
Perilaku elit politik saat ini yang lebih mementingkan citra personal dan kepentingan mereka, tak ubahnya dengan perilaku politik palsu. Kalau politik palsu terus dibiarkan, demokrasi kian rapuh. Inilah yang terjadi di Indonesia saat ini.
Jika mau dirunut alasan lompat pagar ini cukup sederhana, tak jauh dari soal perbedaan pandangan dengan pimpinan partai, perbedaan kepentingan untuk lebih terakomidir atau harapan dari sisi ekonomi yang lebih menjanjikan. Apapun alasasnya lompat pagar alasannya hanya ada dua, baik kepentingan atau peluang kontestasi atau kepentingan masuk gerbong yang lebih besar, lebih menguntungkan atau memberi panggung untuk tampil.
Perilaku politik lompat pagar sebenarnya sebuah penghianatan, setidaknya penghianatan pada tujuan berpolitik. Tujuan awal partai politik sebagai wadah aspirasi, medium penggemblengan calon pemimpin bangsa, dan lembaga yang turut membantu perwujudan cita—cita nasional, telah dikikis oleh fenomena kutu loncat para politisi yang memanfaatkan partai politik sebagai kendaraan politik dan pemuas hasrat politik sesaat saja.
Tentu saja ada pembelaan dari manuver zig zag para politisi ini, jangankan para pelaku, bahkan, publik sendiri melihat fenomena tersebut pada dua sisi yang berbeda.
Sisi pertama, berupa pandangan bahwa politik adalah seni memainkan kepentingan, selama kepentingan bisa terakomidir, sangat sah atau halal - halal saja untuk melompat pagar sebagai kutu loncat, berganti partai, berganti teman dan berganti lagu mars. Namun satu yang pasti para pelaku loncat pagar tidak berganti "motivasi" perilaku politik mereka.
Dalam hal ini kecenderungan terbesar orientasi dan motivasi kutu loncat ialah kekuasaan, sehingga sebagian besar mengarah pada sikap pragmatisme dan oportunisme. Dengan kata lain, partai politik dijadikan kendaraan menuju kekuasaan dan keuntungan semata.
Sedangkan sisi kedua, tentu saja pandangan dari kacamata normatif dan nilai baku, bahwa politik membutuhkan ideologi juang melatari, bukan sekedar orientasi kekuasaan. Karena politik tanpa ideologi akan melahirkan kepemimpinan yang tanpa nilai dan korup.
Untuk hal ini Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa kader partai politik yang sering berpindah juga akan berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Karena adanya desakan kebutuhan yang mengharuskan kutu loncat untuk melakukan balas budi dalam bentuk kompensasi berupa anggaran maupun kebijakan. Tentunya hal ini diindikasikan diperoleh dari praktik korupsi.
Lemahnya Kaderisasi
Sebenarnya, muara dari fenomena kutu loncat terletak pada aturan partai yang masih terasa longgar, terutama tidak adanya sanksi yang mampu membuat kader menjadi jera dan menghentikan praktik pragmatisme politik.
Lemahnya kaderisasi partai, tidak pernah dibenahi oleh partai secara serius. Lemahnya kader bahkan baru dirasakan oleh partai saat menjaring calon politisi menjelang pemilu atau pilkada. Pada saat ini partai-partai baru sadar jika tidak punya kader untuk ditampilkan.
Tidak hanya itu, minimnya kader militan ini menjadikan mantan anggota partai lebih mudah berpindah dan berganti partai atau melakukan tindakan kontraproduktif terhadap partainya. Tantangan terdepan bagaimana terbentuk politik ideologi.