PPDB Jadi Sorotan

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, JAMBI - Rupanya, evaluasi Gubernur Jambi Al-Haris terhadap seluruh kepala SMA, SMK dan SLB, merupakan buntut dari posisi kepsek yang masih banyak dijabat Plt. Selain itu, soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Misrinadi mengatakan pihaknya diminta mengevaluasi seluruh kepala sekolah. Dia juga mengaku telah dipanggil Haris.

Kata dia, gubernur mendapat keluhan, banyak masyarakat miskin atau yang kurang mampu tidak bisa sekolah. “Dia minta kepada kami bagaimana cara biar masyarakat yang miskin supaya bisa masuk sekolah juga,” kata dia, Minggu (8/8).

Misrinadi mengatakan, PPDB yang dipersoalkan oleh Gubernur Jambi ini hanya masyarakat miskin yang tak bisa sekolah, atau pendaftaran yang melalui afirmasi. Sementara untuk persoalan lainnya, menurutnya tak ada masalah.

“Kita kan bekerja menggunakan sistem, jadi yang saya sampaikan ke gubernur itu sesuai dengan kondisi di lapangan,” tambahnya. Di lain itu juga yang menjadi persoalan, untuk jalur afirmasi atau yang tak mampu, masyarakat harus memiliki kartu Penerima Keluarga Harapan (PKH). “Tapi banyak masyarakat yang tak punya kartu PKH,” sebutnya.

Untuk itu, Haris meminta agar masyarakat miskin bisa tetap sekolah. Apakah nanti harus ada pergub yang dirubah atau seperti apa. “Kalau ada perubahan, nanti ke depannya akan kita ubah pergubnya,” ungkapnya.

Persoalan lainnya, di Provinsi Jambi masih ada 43 kepala sekolah yang dijabat oleh Plt. Ini juga menjadi sorotan. “Karena banyak kepala sekolah yang pensiun, jadi banyak yang plt,” jelasnya.

Dua persoalan yang disoroti oleh gubernur tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Terkait hal tersebut, perkembangannya akan dilaporkan ke gubernur Jambi.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jambi meminta kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk mengevaluasi kepala sekolah. Kinerja yang buruk dan tak disiplin bisa terancam.

Evaluasi ini bertujuan untuk pendidikan di Provinsi Jambi dapat berjalan lebih baik lagi. Jadi yang mengelola sekolah harus orang yang punya potensi sehingga bisa meminimalisir permasalahan.

Haris juga memerintahkan segera mengkaji dan membentuk tim agar segera melakukan evaluasi kepala sekolah ataupun assessment tersebut. Kata Misrinadi, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebelumnya di masa pandemi ini sudah turun ke lapangan mengecek sekolah-sekolah SMA, SMK baik dalam kota maupun di kabupaten. 

“Saya sendiri bersama Kadis sudah turun ke beberapa sekolah, dan ada beberapa Kepsek yang tidak masuk, tidak tahu menahu sekolahnya,” sebutnya. (slt)

Sumber: