Direktur Eksekutif Indopol Ajak Masyarakat Tolak Kampanye Hitam

JAKARTA -Tahun 2022 tinggal menghitung hari. Saat dimana keriuhan dan tensi politik tanah air mulai menghangat, menyusul dimulainya proses perjalanan menuju pemilu 2024. Meski pelaksanaan masih relatif jauh, tanda-tanda mulainya terjadi gesekan perlahan mulai terlihat, itu bisa dibaca dari sejumlah aksi kampanye hitam terhadap sosok yang potensial untuk maju pada kontestasi tersebut. 

Mengaca kepada fenomena demikian, Direktur Eksekutif Indopol Survey and Consulting Ratno Sulistiyanto berharap masyarakat bisa mencerna informasi yang masuk dan tidak termakan kampanye hitam atau black campaign.

“Bagi bangsa yang menjunjung tinggi moral, maka kita harus menolak adanya black campaign. Artinya, berpolitik harus santun dan bermoral, tidak menghalalkan segala cara,” ujar Ratno Sulistiyanto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (24/12/2021).

Menurutnya, masyarakat berhak untuk tahu latar belakang figur-figur yang akan maju tersebut, namun semua menjadi masalah jika informasi yang beredar tak sesuai dengan fakta. 

"Dalam demokrasi wajar, apalagi di ruang digital. Tetapi, yang menjadi persoalan adalah apakah itu benar dan fakta. Kalo tidak benar dan tidak ada fakta, kategorinya kan sudah fitnah, black campaign,” jelas Ratno.

Baginya, isu perselingkuhan Rifa Handayani dengan seorang petinggi partai yang menurut beberapa media sebenarnya terjadi pada tahun 2013 tersebut, bisa dikatakan bentuk lain dari kampanye hitam dalam rangka untuk menggagalkan pencalonan pihak yang terlibat di dalam kasus tersebut.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, apabila isu itu terus bergulir hingga tiga bulan ke depan, elektabilitas AH dalam survei-survei berpotensi mengalami penurunan secara signifikan. Dengan demikian, partai pengusung pun akan menimbang ulang pencalonannya sebagai presiden.

Untuk itu, mengedepankan etika sebagai panduan dalam gerak politik di tanah air sudah menjadi keharusan, karena masyarakat berhak mendapatkan calon terbaik, dengan melihat kepada rekam jejak yang telah dilakukan. Masyarakat berhak mendapat informasi sehat dan mencerahkan,bukan info fitnah yang jauh dari fakta, seperti  seperti yang pernah terjadi di kontestasi sebelumnya.

Fitnah dan macam-macam berita bohong kerap berseliweran di berbagai platform media sosial yang tujuannya untuk menjatuhkan popularitas lawan. Kampanye model itu sama sekali tidak sehat, dan tidak mencerdaskan, karena calon pemilih lebih banyak disuguhi berita-berita negatif, bukan program yang diajukan.

 "Yang jelas sangat ini dinamika politik (tahun 2022) sudah mulai terasa, khususnya terhadap calon-calon pemimpin yang mau bertarung di Pemilu 2024,” kata Ratno Sulistiyanto.(*)

Sumber: