Jambi Harus Punya Peta Potensi Konflik (Conflict Mapping)

Pemetaan potensi konflik menggunakan data potensi konflik yang dimiliki oleh masing-masing satuan khususnya kabupaten kota untuk bisa disinkronkan dan gabungkan menjadi data daerah.  Persoalannya di Jambi peta potensi konflik di kabupaten kota relatip belum tersedia secara utuh, masih tersebar di masing - masing bidang yang rawan konflik. Akibatnya tak ada mekanisme mediasi yang bisa dilakukan secara cepat dan terkontrol.

Di provinsi Jambi konflik sosial yang terjadi masih di dominasi konflik lahan atau pertanahan, seperti HGU perkebunan dengan masyarakat, konflik tambang semisal PETI, Ilegal Driling, konflik tapal batas, konflik hubungan industrial (buruh) atau perburuhan dan konflik perizinan rumah ibadah. Dimana karakteristik masing - masing konflik ini berbeda - beda, dengan intensitas yang berbeda di tiap kabupaten kota.

Terlepas dari itu semua, konflik tetaplah harus dihadapi dan ditangani serta diselesaikan oleh manusia, baik dalam posisinya sebagai pihak yang terlibat di dalamnya maupun sebagai pihak ketiga yang tidak terlibat tetapi berusaha untuk membantu pihak yang terlibat agar keluar dari jebakan konflik itu. Sehingga kehadiran peta potensi konflik di kabupaten kota di provinsi Jambi mendesak untuk disegerakan.

Terakhir saya mengingat sebuah motivasi religius tentang pentingnya mendamaikan konflik.

" Maukah aku beritahukan kepadamu perkara yang lebih utama daripada puasa, shalat dan sedekah? Para sahabat menjawab, “Tentu wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Yaitu mendamaikan perselisihan diantara kamu, karena rusaknya perdamaian diantara kamu adalah pencukur (perusak agama)”. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). ***Penulis adalah Akademisi dan Pengamat***

 

Sumber: