Daya Ungkit APBD Jambi Mantap Kedodoran

Dari sejumlah kondisi pemerintah daerah masih salah dalam memahami struktur APBD. Sehingga, keberadaannya tidak memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah.

Di sisi lain, uang pemerintah semakin berkurang karena jumlah pegawai dan honorer naik. Berkenaan dengan itu semua, semua OPD bisa saling bersinergi dan bekerjasama.

Harus target kinerja yang harus dicapai kepada kepala OPD masing-masing. Tentunya, jika target itu tidak tercapai, gubernur akan langsung melakukan evaluasi.

BACA JUGA:Kasus Covid 19 Meningkat, Pemerintah Memperpanjang PPKM Level 1 hingga 5 Desember 2022 

BACA JUGA:Gerhana Bulan Nanti Malam, Ini Daftar Amalan yang Dianjurkan Nabi Muhammad Selain Salat Khusuf

Pada intinya publik menuntut anggaran yang besar yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jambi harus memiliki dampak yang signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi, membuat sektor ekonomi bergeliat.

Harapan wajar kita gantungkan pada Gubernur, karena kedudukan seorang gubernur itu ada pada empat sektor, pertama sebagai mediator dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, kedua sebagai inisiator, ketiga motivator, ketiga sebagai supervisor dan ke empat, stabilisator.

Kuncinya agar fungsi ini akan berjalan, jika Pak Gubernur tidak one man show lagi. Berdayakan OPD secara optimal demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara cepat dan efisien.

Kepemimpinan one man show bisa diartikan segala sesuatu dikerjakan, diputuskan dan bergantung pada satu pihak. Pola komunikasi semacam itu menganggu keselarasan program pembangunan Pemprov Jambi di daerah, termasuk soal daya ungkit belanja APBD bagi ekonomi.*Pengamat

Sumber: