Perkuat Pengawasan BP Tapera dan Penyertaan Modal oleh Bank Umum, OJK Terbitkan Dua Aturan Baru

JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID -  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan melalui penerbitan dua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) baru yaitu Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengawasan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan POJK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera), diatur bahwa pengawasan eksternal terhadap BP Tapera dilaksanakan oleh Komite Tapera dan OJK. 

Adapun penunjukan OJK sebagai pengawas independen atas BP Tapera selaras dengan tugas pengaturan dan pengawasan OJK. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, OJK menerbitkan POJK 20 Tahun 2022 sebagai payung hukum yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan OJK terhadap BP Tapera.

Adapun ruang lingkup pengawasan OJK terhadap BP Tapera meliputi pelaksanaan pengawasan kepatuhan (compliance supervision) BP Tapera terhadap peraturan perundangan di bidang Tapera dan ketentuan internal BP Tapera yang mencakup aktivitas penyelenggaraan Tapera, pengelolaan aset BP Tapera, serta penerapan tata kelola dan manajemen risiko BP Tapera. 

BACA JUGA:Simak Nih, Nama-Nama Pendaftar PPPK Guru di Kabupaten Kerinci yang Lulus Seleksi Administrasi

BACA JUGA:Korban Kebakaran di Geragai, Tanjab Timur Butuh Bantuan untuk Pembangunan Tempat Tinggal

Pengawasan OJK dilakukan melalui pemeriksaan (on-site supervision) dan analisis (off-site supervision), yang dilakukan setahun sekali atau sesuai kebutuhan pengawas.

Selain itu, dalam POJK tersebut juga mengatur kewenangan OJK untuk meminta BP Tapera menyusun dan menyampaikan pelaporan kepada OJK, serta pemberian sanksi administratif kepada BP Tapera dan rekomendasi kepada Komite Tapera.

Dengan adanya pengawasan, baik dari Komite Tapera maupun OJK,  terhadap BP Tapera, diharapkan pengelolaan program Dana Tapera yang transparan, berkelanjutan, dan mampu melindungi kepentingan masyarakat dapat terwujud sesuai dengan amanat UU Tapera.

POJK ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 28 Oktober 2022.

BACA JUGA:Terungkap, Hasil Pemeriksaan Terkait Batalnya Pembangunan RS Talang Banjar di Eks Graha Lansia Kota Jambi

BACA JUGA:Masih Jauh dari Target RPJMD, 6.500 Warga Kota Jambi Masuk Kategori Miskin Ekstrim

POJK 22 Tahun 2022.  mengatur kegiatan penyertaan modal yang dilakukan Bank Umum termasuk kegiatan penyertaan modal sementara yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan, daya saing, dan efisiensi perbankan nasional.

Seiring dengan perkembangan kegiatan usaha, teknologi informasi, dan ekosistem sektor keuangan, OJK memberikan keleluasaan bagi Bank Umum pada beberapa aspek kegiatan penyertaan modal dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

Dalam POJK tersebut, diatur bahwa pihak yang dapat menjadi Investee (penerima penyertaan) dari Bank, antara lain dapat berupa perusahaan di bidang keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk menghasilkan produk keuangan sebagai bisnis utama.

Beberapa ketentuan di POJK ini antara lain: 

1. Penegasan ruang lingkup perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang dapat menjadi Investee Bank sesuai dengan perkembangan ekosistem digital saat ini

BACA JUGA:Proyek Perdana Dekomisioning Hulu Migas Berhasil Direalisasikan

BACA JUGA:Uang Ganti Untung Jalan Tol Jambi-Betung Diserahkan ke Warga Sungai Landai, Ini Kata Gubernur Jambi

2. Relaksasi persyaratan tingkat kesehatan dalam kegiatan Penyertaan Modal.

3. Perluasan ruang lingkup penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Anak Bank.

Penerbitan POJK ini lebih bersifat principle based untuk mendukung strategi bisnis Bank dan  harmonisasi  dengan  ketentuan saat ini. 

Selain  itu,  POJK ini juga mengatur bahwa Penyertaan  Modal harus diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko  untuk  mengantisipasi risiko yang dapat timbul, antara lain dari Perusahaan Anak dan Investee yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan profil risiko Bank.

BACA JUGA:Dapat Uang Ganti Untung Pembangunan Jalan Tol Ratusan Juta, Warga Desa Sungai Landai Kaya Mendadak

BACA JUGA:VIRAL! Iring Iringan Mobil Tambang Raksasa Masuk Jalanan Kota Jambi, Warga : Ini Mobil atau Monster

Penyempurnaan ketentuan terkait  penyertaan  modal  diharapkan  dapat  meningkatkan  daya  saing  dan efisiensi  sektor  perbankan,  mendukung  kolaborasi  industri  perbankan  dalam ekosistem digital di sektor keuangan, serta memberikan kesempatan cukup luas untuk terciptanya kolaborasi  industri perbankan dengan industri non-perbankan. *