Ketua KAD Jambi: Pengendalian Angkutan Batu Bara Harus dengan SK Gubernur, Tidak Cukup dengan Komitmen Bersama

JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Nasroel Yasir Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Provinsi Jambi mengatakan bahwa pengendalian angkutan batu bara di Jambi harus dengan SK Gubernur Jambi.

Kata Nasroel, pengendalian angkutan batu bara tidak cukup hanya dengan komitmen bersama saja.

Provinsi Jambi, lanjut Nasroel memiliki potensi batu bara yang sangat besar, terutama di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Bungo. 

“Diperkirakan total cadangan batu bara mencapai miliaran ton. Sayangnya, selama ini pemanfaatan batu bara di Jambi masih belum optimal,” katanya.

BACA JUGA:9 Nutrisi Penting untuk Menjaga Kesehatan Mata

BACA JUGA:Harga di Bawah Rp 6,5 Juta, Samsung Galaxy Xcover 7 Segera Hadir

Beberapa tantangan dalam pengembangan industri batu bara di Jambi yang perlu mendapat perhatian, lanjut Nasroel adalah masalah perizinan yang dinilai berbelit-belit, konflik lahan dengan masyarakat setempat, serta isu lingkungan akibat aktivitas penambangan yang kurang ramah. 

Sementara dari sisi infrastruktur, Jambi juga masih membutuhkan peningkatan sarana transportasi dan logistik guna mendukung efisiensi rantai pasok batu bara.

Oleh karena itu, pemerintah provinsi Jambi perlu meninjau ulang kebijakan pengembangan sektor pertambangan batu bara, seperti soal perizinan, royalti, dan skema kerjasama dengan BUMN. 

Selain itu, program reklamasi lahan bekas tambang juga harus dipastikan berjalan dengan baik. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari batu bara Jambi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di sekitar tambang.

BACA JUGA:Jangan Bingung, Ini 10 Tips Atasi Gula Darah dengan Mudah

BACA JUGA:10 Tips Mengatasi Tekanan Darah Tinggi

Kata dia, kebijakan Gubernur Jambi terkait pengembangan industri batu bara dinilai terlalu memanjakan pengusaha tambang batu bara. 

Beberapa hal yang menunjukkan hal tersebut di antaranya, pemberian izin operasi pertambangan yang longgar kepada perusahaan tambang tanpa mempertimbangkan amdal dan dampak lingkungan.

Sumber: