Dukung Gubernur Jambi, Karyadi: ATJ Siap Buka Data Perusahaan Batu Bara yang Pura-pura Gila Saat Lancar

Formula itu kata dia sudah ada, hanya saja ATJ menurutnya belum diberi ruang yang lebar untuk diskusi agar lebih kongkrit. "Saya berharap di masa deskresi ini lah saatnya," kata dia.

Bahkan lanjutnya, data berapa jumlah armada per hari, jumlah korban laka lantas, jumlah armada yang aktif, tambang yang aktif, mereka punya.

BACA JUGA:Majukan Industri Perfilman Indonesia, MAXstream Rilis Serial Orisinal Suspense Crime-Thriller “Madam Rose”

BACA JUGA:Sunblocknya Tebal Banget, Foto Luna Maya Liburan di Pantai Bikin Salfok! Ini Cara yang Tepat Pakai Sunblock

Sebelumnya, Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Jambi, Nasroel Yasir menyoroti kebijakan pemerintah terhadap batu bara di Jambi.

Nasroel menilai, pemerintah terlalu memanjakan pengusaha tambang batu bara di Jambi. Ini terkait kebijakan Gubernur Jambi terkait pengembangan industri batu bara. 

"Ada beberapa faktor yang menunjukkan itu," kata Nasroel, saat dikonfirmasi Selasa 2 Januari 2024. 

Beberapa hal yang menurut Nasroel menunjukkan memanjakan pengusaha tambang batu bara adalah:

BACA JUGA:Pemerintah Naikkan Konversi Subsidi Motor Listrik dari Rp 7 Juta Menjadi Rp 10 Juta

BACA JUGA:Pemerintah Naikkan Konversi Subsidi Motor Listrik dari Rp 7 Juta Menjadi Rp 10 Juta

1. Pemberian izin operasi pertambangan yang longgar kepada perusahaan, tanpa mempertimbangkan amdal dan dampak lingkungan.

2. Royalti batu bara yang rendah sehingga kontribusi kepada daerah sangat minim.

3. Kurang tegasnya pemkab dalam penertiban tambang-tambang liar dan illegal mining.

4. Lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam melakukan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang.

5. Kurang tegas terhadap pelanggaran perusahaan tambang terhadap hak masyarakat adat dan lingkungan hidup.

Sumber: