Rekanan di Pemkot Jambi Kebingungan, Uang Muka dan Termin Proyek Belum Cair
Ilustrasi. Rekanan di Pemkot Jambi kebingungan, karena uang muka proyek belum cair.-ist/jambi-independent.co.id-pixabay.com
BACA JUGA:Kodim 0415/Jambi Gelar Gladi Resik Upacara Pembukaan TMMD ke-121
"Saya ingat, alternatif dan cara ini pernah diterapkan oleh Pak Fasha. Makanya, Pemkot Jambi, termasuk di dalamnya Pj Wali Kota harus pintar-pintar mencari alternatif dan kreatif seperti yang dilakukan oleh Pak Fasha," jelasnya.
Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Jambi, Husni saat dikonfirmasi Jambi Ekspres (induk jambiupdate) mengatakan, Pemerintah Kota Jambi pada APBD murni 2024 mengalokasikan surplus Silpa Rp 100 M untuk menutupi pembiayaan.
"Namun saat hasil audit BPK, ternyata Silpa kita diluar ekspektasi. Jadi kita buat langkah, melakukan rasionalisasi belanja seluruh OPD sejumlah Rp48 M. Alhamdulillah itu sudah terpenuhi semua," kata Husni.
Diakui Husni, rasionalisasi juga dilakukan pada kegiatan fisik yang tidak terlalu besar.
BACA JUGA:Besok Upacara Pembukaan TMMD ke-121 di Desa Sukamaju, Mestong, Ini Kata Pabung Kodim Jambi
BACA JUGA:Dandim 0415/Jambi Pastikan Kesiapan Upacara Pembukaan TMMD ke-121
"Tapi tetap kami mendahulukan rasionalisasi belanja pakai habis, seperti perjalanan dinas dan lainnya," katanya.
"Kita juga menyerahkan pada OPD terkait, jika ada kegiatan yang bisa dipending untuk masuk rasionalisasi," tambahnya.
Terkait adanya informasi bahwa ada kegiatan fisik yang stop karena tidak dibayar, Husni membantah hal tersebut.
"Sekarang ini bukan Kota Jambi tidak bisa membayar, tapi kami mengatur cash flow nya," ungkap Husni.
BACA JUGA:Gelar Rakor Bahas Solusi Atasi Kemacetan di Jembatan Aurduri I, Ini Kata Ditlantas Polda Jambi
BACA JUGA:Daftar AHM Best Student Sekarang Juga, Raih Beasiswa Puluhan Juta Rupiah
Kata dia, hal ini juga sudah disampaikan ke Dinas PUPR Kota Jambi. "Saya sudah bilang ke teman PU, jangan sesekali ngomong Pemkot Jambi tidak ada duit," ujarnya
Karena sebut dia, yang dilakukan hanya pengaturan cash flow. "Karena kami bukan mengurus ke PU saja. Kalau Saya drop anggaran ke PU semua, terus gaji kawan-kawan PNS dan TKK bisa terpending," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: