Subsidi Listrik: Strategi Pemerintah Hadapi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Pemerintah Indonesia berencana menggelontorkan bantuan sosial berupa subsidi listrik sebagai langkah mitigasi dampak rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.

Langkah ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menegaskan bahwa bantuan ini akan difokuskan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

Luhut menjelaskan bahwa subsidi listrik dipilih karena dinilai lebih efektif dan dapat menghindari penyalahgunaan seperti penggunaan dana untuk judi. Selain itu, data penerima subsidi listrik dianggap lebih mudah dikelola, karena berbasis konsumsi daya listrik pelanggan.

"Kalau listrik itu kan datanya lengkap. Jadi mungkin saya lagi dihitung apakah dari 1.300 sampai 1.200 watt ke bawah, ya orang-orang yang mungkin udah enggak bayar 2-3 bulan. Lagi dihitung lah," tambahnya.

BACA JUGA:Sekuel 2nd Miracle in Cell No. 7 Siap Tayang, Indonesia Buat Sejarah di Kancah Perfilman Dunia

BACA JUGA:28 Weeks Later: Sekuel Mencekam yang Menawarkan Ketegangan Baru

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan subsidi listrik akan dilakukan sebelum pemberlakuan kenaikan PPN, yang kemungkinan besar akan diundur untuk memberi waktu adaptasi bagi masyarakat.

Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen merupakan bagian dari UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). PPN telah naik menjadi 11 persen pada 2022, dan menurut undang-undang, akan kembali naik menjadi 12 persen pada 2025.

Namun, rencana ini mendapat banyak penolakan dari berbagai kalangan. Buruh, melalui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mengancam akan melakukan mogok nasional jika kenaikan PPN tidak diimbangi dengan penyesuaian upah minimum.

"Jika pemerintah tetap melanjutkan kenaikan PPN menjadi 12 persen apalagi tidak diimbangi kenaikan upah sesuai tuntutan, KSPI bersama serikat buruh lainnya akan melakukan mogok nasional dengan melibatkan 5 juta buruh di seluruh Indonesia," kata Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya Selasa 19 November kemarin.

BACA JUGA:Zodiak dengan Positif Vibe yang Membawa Energi Baik di Sekitarnya

BACA JUGA:Mengenal Zodiak Libra: Sosok Diplomatis yang Menghargai Keseimbangan

Selain buruh, penolakan juga mencuat di media sosial. Sebuah petisi menolak kenaikan PPN yang dibuat akun X @barengwarga menjadi viral. Petisi tersebut menyebutkan bahwa kenaikan PPN akan memberatkan masyarakat, terutama dengan harga kebutuhan pokok yang diperkirakan ikut melonjak.

Warganet juga memulai gerakan gaya hidup minimalis sebagai bentuk perlawanan. Dalam gerakan ini, masyarakat diajak untuk mengurangi konsumsi barang-barang yang terkena dampak kenaikan PPN guna mengurangi beban pajak.

Sumber: