BUMN Akan Melakukan Evaluasi Mulai Bulan Januari 2025
Evaluasi BUMN--Instagram Kementrian BUMN
JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menjalani evaluasi pada Januari 2025. Evaluasi kinerja ini dilakukan seiring dengan berakhirnya tahun 2024. "Setau saya BUMN-BUMN strategis itu baru akan diadakan evaluasi pada bulan Januari, kemungkinan pertengahan atau akhir," kata Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada Katadata.co.id, Senin (16/12).
Namun, orang kepercayaan Prabowo tidak menjelaskan secara rinci apakah evaluasi tersebut juga mencakup agenda mengenai perombakan direksi dan komisaris. Menurut Dasco, keputusan mengenai perombakan direksi dan komisaris merupakan tanggung jawab kementerian BUMN. "Itu merupakan kewenangan penuh dan yang mengusulkan (pergantian komisaris dan direksi) yaitu kementerian BUMN," sebut Dasco.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat 81 proyek yang sedang berjalan. Selain itu, pendapatan BUMN juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari Rp 1. 930 triliun menjadi Rp 2. 933 triliun pada tahun 2023. "Laba bersih keseluruhan meningkat dari Rp 13 triliun pada 2020 naik menjadi Rp 327 triliun pada 2023," kata Erick dalam akun Instagramnya seperti ditulis pada Minggu (4/8).
Selain itu, aset yang dimiliki oleh Kementerian BUMN mengalami peningkatan yang signifikan, dari Rp 8. 312 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 10. 402 triliun pada tahun 2023. Sementara itu, total dividen yang dibagikan oleh BUMN kepada negara selama masa jabatannya mencapai Rp 279,7 triliun.
BACA JUGA:Harga Karet Naik, Tapi Getah Karet Memiliki Bau Tak Sedap, Ini Alasannya
BACA JUGA:Erick Thohir Menargetkan Sasaran KAI dan INKA Merger Di Tahun 2025
Dalam kesempatan ini, Erick juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada DPR, rekan-rekannya di Kabinet Indonesia Maju, sektor swasta, serta mitra-mitra dari luar negeri. "Serta UMKM yang sudah menjadi bagian ekosistem BUMN," katanya.
Kementerian BUMN juga sedang mempersiapkan transisi menuju pemerintahan baru. Salah satu langkah yang diambil adalah mempercepat penyusunan dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta roadmap BUMN untuk periode 2024 hingga 2029.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: