Kedalaman Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Apalagi perluasan data lebih kepada poin-poin yang sudah ditemukan, sehingga hal ini berhubungan dengan pendalaman yang terbatas dari pada sebagai cara untuk mendapatkan data baru. 

Kondisi ini diperparah ketika FGD menyimpan keterbatasan karena membatasi peserta berdasarkan ketersediaan anggaran. Asas pemerataan elemen peserta juga menyebabkan data yang hendak digali saling diperiksa oleh 

orang-orang yang sebenarnya berbeda. Asal daerah peserta FGD juga patut diperhatikan karena cenderung hanya mengelompok di daerah di mana FGD dilaksanakan. 

Selanjutnya masalah Representasi media massa Media massa yang dipilih hanya terbatas pada satu media yang dianggap paling representatif. Pemilihan media massa (koran) untuk dikoding yang sangat menentukan keterjangkauan informasi. Media massa berbentuk koran masing-masing memiliki kelemahan, di antaranya menyangkut soal keluasan wilayah pemberitaan dan akses masyarakat terhadap media massa yang dipilih. 

Penulis meragukan bahwa pilihan atas media massa tertentu akan merepresentasi berita yang dimuat di media. Pada akhirnya, ketika keterjangkauan berita terbatas, maka ada masalah di sana menyangkut apakah semua kejadian dapat diberitakan dan akhirnya sampai ke meja koding oleh tim pengukur. Masalah mendasar atas pilihan metodologis berupa pemilihan media massa.

Dalam konteks lokal, ada kebutuhan yang lebih luas untuk mendapatkan berita, sehingga ketika dilakukan koding, informasi akan menjadi representatif. Jika lemah dalam pemilihan media massa, bisa dipastikan bahwa ada masalah dengan akurasi hasil pengukuran IDI. 

Masalah ini belum termasuk perbedaan ukuran data yang digunakan, homogenisasi standard pengukuran yang cenderung tidak memberikan ruang khusus bagi praktik demokrasi berbasis kearifan lokal, praktek FGD tersentralisasi lokasi pengukuran pada level ibukota provinsi.

Akhirnya, tentu saja tulisan ini tidak bermaksud mendelegitimasi data IDI, hanya telaah kritis metode untuk mengukur realitas empirik demokrasi Indonesia, apalagi data dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan pembangunan politik di Indonesia. Padahal data itu tak memiliki kedalaman sama sekali. *****Peneliti LKPR Riset and Consulting****

Sumber: